Ketapang, Kabarsulsel-Indonesia.com | Proyek rabat beton di Gang Soepran, Jalan Brigjend Katamso, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, menjadi sorotan publik.
Belum genap setahun selesai, jalan tersebut sudah mengalami kerusakan serius. Temuan ini disampaikan oleh Slamet Yudistira, anggota Tim Investigasi DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Ketapang, Sabtu (7/12/2024).
“Proyek ini baru selesai sekitar enam bulan lalu, tetapi kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Permukaan beton terlihat retak, material campuran seperti batu dan pasir bahkan sudah mulai muncul ke permukaan. Hal ini jelas menunjukkan pelaksana proyek kurang berpengalaman di bidang konstruksi jalan beton, diperparah dengan lemahnya pengawasan dari Dinas Perkim LH Ketapang,” ungkap Slamet.
Ia juga menambahkan bahwa pengawasan yang minim telah menjadi masalah sistemik di Kabupaten Ketapang.
“Sepanjang tahun 2024, banyak proyek rabat beton maupun jalan aspal yang dikerjakan dengan kualitas rendah. Salah satu contoh adalah proyek rabat beton di Gang Mak Jerneh, Kelurahan Mulia Kerta, yang akhirnya harus dibongkar ulang karena campuran beton didominasi pasir sehingga kualitasnya buruk,” ujarnya.
Kerugian Negara dan Desakan Investigasi
Menurut Slamet, buruknya kualitas proyek tidak hanya membuang waktu dan tenaga, tetapi juga merugikan anggaran negara. Biaya pembelian material dan upah pekerja membengkak akibat pekerjaan yang harus diulang.
“Kami mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kejaksaan Negeri, Inspektorat, dan dinas terkait, untuk segera melakukan audit terhadap proyek-proyek yang bermasalah. Jika dibiarkan, hal ini akan terus merugikan keuangan daerah,” tegas Slamet.
Belum Ada Tanggapan dari Pihak Terkait
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana proyek maupun Dinas Perkim LH Ketapang belum memberikan tanggapan terkait temuan ini. Kabarsulsel-Indonesia.com masih terus berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk mendapatkan klarifikasi.
Proyek-proyek yang menggunakan anggaran daerah semestinya diawasi dengan ketat agar hasilnya sesuai standar dan dapat dinikmati masyarakat dalam jangka panjang. Masyarakat pun berharap, kasus ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Komentar