Ketapang, Kabarsulsel-Indonesia.com | Sebuah proyek infrastruktur di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang seharusnya selesai pada 2024, diduga bermasalah.
Salah satunya adalah proyek perbaikan jalan di Gang Darussalam 6, yang hingga 4 Januari 2025, masih dikerjakan. Masyarakat setempat mempertanyakan mengapa proyek tersebut baru dikerjakan tahun 2025, padahal seharusnya selesai tahun lalu.
Kepada Kabar Sulsel Indonesia, warga sekitar mengungkapkan keheranan mereka.
“Kenapa jalan yang bagus malah dikerjakan, sementara jalan yang rusak lebih parah tidak masuk dalam daftar perbaikan?” ujar salah seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya.
Mereka menduga ada permainan dalam penentuan proyek yang dilakukan oleh dinas terkait dan kontraktor, CV Deandra Group, yang mengerjakan proyek dengan anggaran senilai Rp 144 juta.
Di dalam Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), tercatat bahwa pekerjaan ini dikelola oleh Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan, dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) Kabupaten Ketapang.
Namun, saat tim Kabar Sulsel Indonesia melakukan konfirmasi ke lokasi, tidak ditemukan papan informasi proyek (plang), yang seharusnya menjadi kewajiban setiap proyek pemerintah.
Lebih mengejutkan lagi, meski proyek ini sudah melewati batas waktu yang ditentukan, pekerjaan tetap dilanjutkan tanpa kejelasan alasan.
Warga sekitar mengungkapkan bahwa proyek yang dikerjakan tampaknya hanya dilakukan untuk memenuhi kewajiban administratif, bukan untuk menyelesaikan permasalahan jalan yang sebenarnya.
Mereka khawatir proyek ini hanya sebuah formalitas, dan uang negara dipergunakan dengan tidak tepat sasaran.
“Apakah ini bagian dari kongkalikong antara dinas terkait dan kontraktor?” tanya seorang warga setempat dengan nada kritis.
Berdasarkan temuan ini, sejumlah pihak mendesak agar pemerintah Kabupaten Ketapang segera melakukan audit terhadap proyek-proyek infrastruktur yang dilaksanakan pada 2024 dan mengevaluasi kinerja Dinas Perkim LH untuk mencegah adanya penyalahgunaan anggaran publik.
Pemerintah setempat diharapkan juga memberikan penjelasan mengenai keterlambatan dan ketidaksesuaian pekerjaan ini kepada masyarakat.
Komentar