Jakarta, Kabarsulsel-Indonesia.com; Program pemerintah terkait food estate atau lumbung pangan di wilayah Kalimantan dan Papua dinilai bukannya memberikan solusi soal pangan, tapi justru menambah masalah baru bagi Indonesia.
Penilaian kegagalan program ini disampaikan oleh Ketua bidang Agraria dan Maritim Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. (PP-GMKI) Barken Rahayaan. Dirinya menerangkan bahwasanya proyek yang menelan biaya miliyaran rupiah dari APBN itu dianggap gagal dan justru berdampak krisis iklim. Ungkap Rahayaan
“Proyek food estate tidak hanya merusak lahan hutan dan mata pencaharian masyarakat adat tapi juga terlalu terburu-buru dirancang sehingga terlihat buruk dan tidak sesuai dengan kondisi lokal daerah yang menjadi lokus project tersebut, Ujar Barken Rahayaan
Menurutnya area yang dibabat habis kurang lebih 700-an hektare untuk program Food Estate Kementerian Pertahanan itu siapa yang akan melakukan restorasi & pemulihan? Jokowi. Sementara masyarakat di desa-desa yang berada di hilir sejak area tersebut dibuka mengalami kebanjiran yang berulang-ulang. Mengutip dari laporan Green Peace Indonesia merilis studi kasus yang terjadi di dua wilayah tersebut tertanggal 10 November 2022, yang hasilnya bukan food estate yang terbentuk, tapi kegagalan yang ditemukan di hutan dan lahan gambut.
hutan-hutan yang semula menutupi wilayah Kalimantan Tengah, kini sudah habis gundul dan diganti dengan kebun singkong yang tumbuhnya kerdil dengan batang yang sangat kecil.
Dalam laporannya, Green Peace mengungkapkan bagaimana program lumbung pangan akan memicu hilangnya keanekaragaman hayati dan emisi gas rumah kaca.
“Duit negara yang sudah dihabiskan untuk proram yang tidak berfaedah. Program food estate atau lumbung pangan ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah, namun dijawab dengan masalah,” ujar Barken.
“Merujuk pada laporan Ketahanan Pangan PBB yang mengidentifikasi perubahan iklim sebagai pendorong kerawanan pangan global, kami berpendapat bahwa alih-alih memperbaiki beban ganda kekurangan gizi di Indonesia, program lumbung pangan justru akan memperburuk ketahanan pangan nasional,” ujarnya.
Pada 2020, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (Food and Agriculture Organization/FAO) memperingatkan para pemimpin dunia tentang kemungkinan pandemi Covid-19 dapat menyebabkan gangguan pada rantai pasokan makanan serta pendapatan.
“Mengutip peringatan FAO, Presiden Jokowi meluncurkan program lumbung pangan dalam skala besar, jutaan hektare, yang mana sebagian besar merupakan hutan adat, ditandai untuk dikonversi – sebagian besar untuk sawah dan singkong,” tulis laporan tersebut.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan arahan terkait pembuatan saluran air dan pengolahan lahan pada food estate di Kalimantan Tengah yang akan ditugaskan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sehingga Kementerian Pertanian dapat menggunakan lahan yang telah disiapkan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan terkait dengan tingkat kemajuan pengembangan food estate di Nusa Tenggara Timur. Pada Kabupaten Belu dilakukan pengembangan food estate seluas 559 hektare dengan komoditas berupa jagung.
Kemudian, pada Kabupaten Sumba Timur juga ditargetkan untuk pengembangan food estate Sorgum seluas 1.000 hektare dan pada Kabupaten Sumba Tengah juga dilakukan pengembangan mencapai 10.000 hektare. Pemerintah juga akan terus memberikan atensi serta dukungan terkait ketersediaan air dan pupuk yang memadai.
“Progres food estate di Kalimantan Tengah yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian sekitar 60.000 hektare di mana tahun 2020 sebanyak 30.000 hektare. Di tahun 2021 sebanyak 14.000 hektare, dan ekstensifikasi sebanyak 16.000 hektare,” ungkap Menko Airlangga, Rabu (5/10/2022).
Pada kenyataannya, dari temuan Green Peace Indonesia, lahan tersebut justru terbengkalai dan menyebabkan perubahan iklim di lokasi sekitar. Tutup Barken Rahayaan.
(Elang Kei)
Komentar