Ambon,Kabarsulsel-lndonesia.com. Polda Maluku terus memperkuat komitmennya menghadirkan pelayanan publik yang respon cepat, transparan, dan humanis. Komitmen ini ditegaskan dalam Dialog Interaktif Aspirasi Maluku yang digelar Bidang Humas Polda Maluku bekerja sama dengan RRI Ambon, Rabu (26/11/2025) di Studio Pro 1 RRI Ambon.
Dialog yang mengangkat tema “Transformasi Pelayanan Publik Polda Maluku untuk Masyarakat; Respon Cepat, Transparan, dan Humanis” ini menjadi ruang evaluasi bersama serta komitmen mempercepat Reformasi Birokrasi di lingkungan Polda Maluku.
Hadir sebagai narasumber:
* AKBP Robert Ferdinandus, AMK, S.Th, Kabag RBP Biro Rena Polda Maluku.
* Hasan Slamat, S.H., M.H., Pimpinan Ombudsman RI Perwakilan Maluku.
* Dr. Paulus Koritelu, S.Sos., M.Si., Psikolog/Akademisi.
Dalam dialog tersebut, Pimpinan Ombudsman Maluku Hasan Slamat memberikan apresiasi sekaligus catatan penting atas evaluasi pelayanan publik Polda Maluku.
Ia menyebut bahwa hasil penilaian Ombudsman menempatkan Polda Maluku pada Zona Kuning, meski beberapa Polres di jajarannya telah berhasil melampaui standar dengan masuk ke Zona Hijau.
“Indikator kuning adalah standar layanan yang kami terapkan. Kami dorong perbaikan dapat dipercepat,” ujar Hasan.
Ombudsman juga menyoroti perlunya penguatan anggaran.
“Selama ini porsi anggaran lebih banyak ke Kamtibmas. Untuk meningkatkan kualitas layanan publik, alokasi anggaran harus lebih proporsional dan berdampak langsung pada pelayanan,” jelasnya.
Meski demikian, ia memberikan testimoni positif atas inovasi Polda Maluku dan Polri, terutama digitalisasi pelayanan. Hasan mencontohkan pengalaman pribadinya saat mengurus SKCK Online untuk kebutuhan seleksi di Ombudsman RI di Jakarta.
“Saya mengurus SKCK yang seharusnya di Mabes untuk seleksi Ombudsman RI, tapi saya bisa mengurusnya dengan lancar dari Ambon. Ini bukti keberhasilan digitalisasi Polri,” tambahnya.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Akademisi Universitas Pattimura Ambon, Dr. Paulus Koritelu, Si.Sos, M.Si, menyoroti perubahan signifikan pada kinerja dan etika pelayanan Polri, terutama dalam pendekatan humanis kepada masyarakat.
“Saya harus apresiasi, Polisi sekarang sudah sangat humanis. Saya sendiri mengalaminya di jalan raya. Ada pergeseran mindset yang positif,” ungkapnya.
Dr. Paulus juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis antropologi dan sosiologi lokal dalam setiap layanan Polri.
“Polri yang lebih tahu tentang karakter masyarakat Maluku. Kearifan lokal harus menjadi modal dasar pelayanan yang berempati,” tegasnya.
Ia menilai beberapa terobosan Kapolda Maluku mencerminkan komitmen nyata untuk mendorong perubahan ke arah Polri yang lebih humanis dan modern.
Mewakili Polda Maluku, AKBP Robert Ferdinandus menegaskan bahwa seluruh masukan Ombudsman dan kalangan akademisi menjadi bahan percepatan pembenahan.
“Kami berkomitmen mempercepat perbaikan. Seluruh jajaran Polda Maluku akan didorong untuk mencapai Zona Hijau. Transformasi layanan yang cepat, transparan, dan humanis adalah harga mati,” tegasnya.
Menurutnya, dialog ini bukan hanya evaluasi, tetapi momentum memperkuat sinergi antar-institusi demi meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
Menutup dialog, Hasan Slamat kembali menegaskan apresiasinya:
“Polri saat ini sudah sangat humanis. Program-program Kapolda Maluku irjen Pol. Prof. Dr. DADANG hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., menunjukkan komitmen kuat untuk terus berbenah,” ujarnya.
Dialog Interaktif Aspirasi Maluku yang digelar Polda Maluku dan RRI Ambon bukan sekadar agenda formal, tetapi ruang strategis untuk memperkuat tata kelola layanan publik Polda Maluku. Penilaian Zona Kuning dari Ombudsman menjadi alarm sekaligus pendorong percepatan Reformasi Birokrasi yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Testimoni positif terkait digitalisasi SKCK Online dan pendekatan humanis Polri menunjukkan bahwa transformasi sebenarnya sedang berjalan, namun perlu dukungan kebijakan dan penguatan anggaran agar pelayanan menjadi semakin efektif.
Sinergi antara polisi, Ombudsman, dan akademisi sebagaimana tergambar dalam dialog ini menjadi model kolaborasi ideal bagi institusi pemerintah lainnya: terbuka terhadap kritik, responsif terhadap perubahan, dan menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan.
(M.N)
Komentar