Ketapang,Kabarsulsel-Indonesia.com. OPSI dan PMPKS angkat bicara tentang Desa Sandai Kiri kecamatan sandai kabupaten Ketapang porpinsi Kalimatan Barat. kembali ribut gara -gara aset desa yaitu pembagunan GOR (Gedung Olah Raga)yang di bangun degan dana desa tahu agar 2024,
Meskipun pembangunan GOR dapat berfungsi untuk kepentingan masyarakat, warga mengkritik keputusan kepala Desa,lokasi pembangunan yang nilai tidak tepat. masyarakat mengungkapkan kekecewaan atas beberapa proyek sebelumnya yang gagal total, seperti Taman Wisata Bukit Mantas, Penggilingan Padi, dan Pabrik tempat Pengolahan Sampah. Semua proyek ini tidak menunjukkan hasil alias (fiktif dalam pengelolan ) yang diharapkan, namun tidak ada tindakan yang diambil oleh dinas terkait seperti Inspektorat, Pemdes ,Kejaksaan Ketapang malah melindungi karena sudah satutahun di laporkan sampai berita ini dinaikan bahkan terkesan dilindungi.
Tahun ini, Pemerintah Desa Sandai Kiri. hinga tanggal 3 September 2025 jam 15.20 wib.puncaknye dengan tanda robohnya bagunan GOR (Gedung Olah Raga )yang di bangun tahun 2024 dan ambruk di tahu 2025 harus mempertanggung jawabkan tentang hal ini dengan nilai Rp. 220.634.800.00 untuk pembangunan GOR di RT. 010 Dusun Natai Perak dan uang pembelian lahan (tanah)
Ketua OPSI dan PMPKS juga menyuarakan dengan robohnya akibat ditiup angin ,keraguan mereka terhadap proyek ini,di nilai asal jadi akhirnya terjawab Proyek ini berpotensi merugikan negara, mengalami kegagalan seperti yang sebelumnya,
Meskipun Kepala Desa Sandai Kiri, Harman Susandi, menyatakan keyakinannya bahwa proyek ini akan berjalan sesuai rencana, warga tetap bersikeras menolak pembangunan di atas lapangan sepak bola. Mereka berjanji akan terus mengawal permasalahan ini dan tidak akan membiarkan GOR dibangun di tanah milik mereka.
Hingga berita ini diterbitkan, perdebatan mengenai lokasi pembangunan GOR terus berlanjut. Warga, tokoh masyarakat, OPSI, dan PMPKS tetap berdiri teguh dalam protes mereka, menuntut agar Pemerintah Desa Sandai Kiri Kabupaten Ketapang porpinsi Kalimantan Barat harus bertanggug .tetang ambrukya bagunan karena uang pajak masyarakat.
Kepada Bupati Ketapang Tanun 2025-2030 sawdara Alexander Wilyo.dan Jamhuri Amir. harus bertanggug jawab karna pemerintahan desa adalah bahwanya.
Sukardi
Komentar