Maluku Tenggara, Kabarsulsel-Indonesia.com | Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan dukungannya terhadap Penjabat Bupati Maluku Tenggara, Samuel Huwae, dalam upayanya melakukan reformasi birokrasi di Pemkab Malra.
PMKRI meminta agar Pj Bupati segera mengganti pejabat eselon II dan III serta Kepala Ohoi yang masa jabatannya telah berakhir pada 2 November 2024.
Ketua PMKRI Kabupaten Maluku Tenggara, Sanherip Lanikari, dalam konferensi pers pada Senin (4/11/2024), menyampaikan, “Kami mendukung penuh langkah Pj Bupati Samuel Huwae untuk melakukan perombakan birokrasi dan segera mengisi jabatan yang kosong untuk meningkatkan pelayanan publik.”
PMKRI juga menyoroti masalah rangkap jabatan yang masih berlangsung di Pemkab Malra.
“Beberapa pejabat di Malra merangkap hingga tiga jabatan, seperti Camat Kei Kecil yang juga menjabat sebagai Pejabat Kepala Ohoi Ngabub dan Plt di Dinas Diaspora. Ini harus segera dibenahi,” tegas Lanikari.
Sorotan Terhadap Kepala Ohoi yang Terlibat Politik Praktis
Selain itu, PMKRI Kabupaten Maluku Tenggara juga mengkritik keterlibatan beberapa Pj Kepala Ohoi dalam politik praktis, dengan memobilisasi dukungan untuk calon tertentu dalam Pilkada.
“Beberapa Pj Kepala Ohoi tidak menjalankan tugas mereka secara profesional dan malah terlibat dalam kegiatan politik praktis yang merugikan netralitas birokrasi,” ujar Lanikari.
Menurut PMKRI, tindakan tegas dari Pj Bupati sangat diperlukan untuk memastikan pemerintahan yang lebih bersih dan bebas dari penyalahgunaan wewenang.
Mereka juga meminta agar semua pejabat yang tidak melaksanakan tugas dengan baik segera diganti agar birokrasi Pemkab Malra dapat berjalan dengan lebih efektif.
PMKRI Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan, dengan adanya perombakan birokrasi yang cepat dan tepat, diharapkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Maluku Tenggara dapat meningkat secara signifikan.
Komentar