Fakfak, Kabarsulsel-Indonesia.com | Pemerataan listrik di Papua Barat memasuki fase percepatan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, meresmikan peningkatan status PLN Fakfak dari Unit Layanan Pelanggan (ULP) menjadi Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3), sebuah langkah yang disebutnya sebagai “kenaikan kelas” yang harus dibarengi pelayanan publik yang lebih sigap dan merata.
Peresmian berlangsung di Fakfak dengan dihadiri jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, hingga warga yang menjadi penerima bantuan listrik baru.
Bahlil menegaskan, perubahan status ini bukan sekadar penyesuaian birokrasi, tetapi mandat untuk mempercepat elektrifikasi di wilayah yang selama ini masih menjadi titik gelap dalam peta kelistrikan nasional.
“Kalau sudah naik kelas, pelayanannya juga harus naik kelas,” ujar Bahlil, menyinggung masih adanya kecamatan yang belum menikmati listrik 24 jam.
Ia meminta PLN segera memperkuat jaringan dan memastikan pembangunan infrastruktur berjalan tanpa jeda.
BPBL: Gratis untuk 215 Ribu Rumah Tangga
Di momen yang sama, pemerintah juga melaporkan progres program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL)—program prioritas Kementerian ESDM untuk menyediakan akses listrik andal dan berkelanjutan bagi masyarakat tidak mampu. Program ini gratis, tanpa pungutan biaya apa pun.
Tahun 2025, BPBL menargetkan 215.000 rumah tangga penerima secara nasional. Untuk Papua Barat, kuota mencapai 4.550 rumah tangga. Khusus Kabupaten Fakfak, penyalaan simbolis pada 16 November 2025 mencakup 100 pelanggan, tersebar di:
- Bomberay (7 rumah)
- Fakfak (34 rumah)
- Fakfak Barat (2 rumah)
- Fakfak Tengah (17 rumah)
- Fakfak Timur Tengah (14 rumah)
- Kayauni (2 rumah)
- Kokas (9 rumah)
- Kramongmongga (1 rumah)
- Pariwari (13 rumah)
- Wartutin (1 rumah)
Program ini menjadi bagian dari Asta Cita Presiden serta agenda Menteri ESDM untuk mewujudkan swasembada energi dan pemerataan pembangunan hingga pelosok timur Indonesia.
Target Menutup Kesenjangan dalam Tiga Tahun
Rasio elektrifikasi Papua Barat saat ini berada di angka 89 persen, tertinggal dari standar nasional yang telah menyentuh 99 persen. Pemerintah menargetkan kesenjangan tersebut tertutup dalam waktu tiga tahun.
Demi mengejar ketertinggalan itu, pemerintah menggelontorkan anggaran besar:
- Rp215 miliar untuk program PBL tahun ini,
- Rp1,6 triliun kebutuhan khusus percepatan elektrifikasi Papua Barat,
- dengan Rp160 miliar di antaranya dialokasikan untuk Kabupaten Fakfak.
Bahlil menegaskan daerah tidak dibebani pendanaan.
“Tugas daerah cukup mengurus masyarakat. Yang berat-berat biar pusat yang bayar,” katanya.
Ia juga memuji Bupati Fakfak yang dinilai aktif melobi pusat demi mempercepat pembangunan kelistrikan.
Momen Personal: Sekring untuk Sahabat Lama
Salah satu adegan paling mencuri perhatian terjadi saat Bahlil menyalakan sekring di rumah seorang warga penerima bantuan—mantan sopir angkot tempat ia dulu bekerja sebagai kondektur.
Sentuhan personal itu menjadi penanda perjalanan panjang seorang pejabat yang kembali menyambangi jejak masa lalunya sambil membawa perubahan bagi kampung halamannya.
Dengan naiknya status UP3 Fakfak dan masifnya pembangunan jaringan listrik, pemerintah berharap Papua Barat tidak lagi berjalan di bawah bayang-bayang ketimpangan energi, melainkan beranjak menuju terang yang merata hingga ke pelosok.
Komentar