Maluku Tenggara, Kabarsulsel-Indonesia.com | Penjabat Bupati Maluku Tenggara, Samuel Huwae, secara tegas menyoroti dugaan keterlibatan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah organisasi masyarakat (Ormas).
Dalam rapat awal tahun di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, Senin (6/1/2024), Huwae menyebut adanya indikasi kuat keterlibatan ASN yang memprovokasi situasi tersebut.
“Banyak yang melapor ke saya, mengatakan ada ASN yang berada di balik demonstrasi ini. Bahkan ada yang mengipas-ngipas dan memprovokasi. Saya harus akui, saya berada di antara percaya dan tidak percaya,” ungkapnya dengan nada serius.
Ia juga menyoroti adanya dugaan oknum ASN yang secara terang-terangan terlibat dalam konferensi pers yang menyerang pemerintah daerah.
Menurutnya, tindakan tersebut menunjukkan kurangnya profesionalisme dan loyalitas terhadap tugas sebagai aparatur negara.
“Jika benar mereka adalah ASN, ini jelas pelanggaran. Sebagai penyelenggara pemerintahan, kita tidak akan gentar menghadapi tuduhan atau tekanan seperti ini. Saya tegaskan, kami bekerja demi kebaikan Malra, dan itu tidak akan diganggu oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” ujar Huwae.
Huwae mengingatkan, kritik memang bagian dari dinamika demokrasi, tetapi cara-cara yang digunakan harus bermartabat.
Ia menegaskan pemerintahannya tidak akan berhenti melangkah hanya karena fitnah atau provokasi.
“Kita tidak akan mundur. Saya percaya, proses yang dijalankan dengan niat baik akan menghasilkan kebaikan. Jika ada yang terus menghujat, itu hanya menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap perubahan positif yang sedang kita lakukan,” tegasnya.
Ia juga memberikan pesan tajam kepada pihak-pihak yang terus mengkritik tanpa dasar.
“Mereka yang terus menyerang dengan cara-cara licik harus ingat, kebenaran tidak bisa ditutupi selamanya. Waktulah yang akan membuktikan segalanya,” tutupnya.
Pernyataan tegas ini menjadi peringatan keras bagi ASN di Maluku Tenggara untuk menjaga netralitas dan profesionalisme.
Dugaan keterlibatan ASN dalam aksi provokasi ini tidak hanya mencoreng integritas pemerintahan, tetapi juga berpotensi memecah belah masyarakat. Pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah tegas untuk menyelidiki dan menindaklanjuti persoalan ini.
Komentar