Ambon, Kabarsulsel-Indonesia.com | Dalam sebuah langkah besar menuju penyelesaian masalah lokal dan mendukung pencapaian target pembangunan, perguruan tinggi, sektor bisnis, dan pemerintah di Provinsi Maluku dan Maluku Utara berkumpul untuk berkolaborasi.
Kesepakatan penting ini diambil dalam sebuah dialog multipihak yang berlangsung di Universitas Kristen Indonesia Maluku pada Selasa, 30 Juli 2024.
Dialog ini dihadiri oleh 25 perwakilan dari 15 perguruan tinggi serta 16 perwakilan mitra dari sektor bisnis dan publik. Di antara peserta dari sektor bisnis terdapat perwakilan dari Bank BRI, PT Midi Utama Indonesia Tbk, PT Antam Tbk, dan PT Amati Karya Indonesia.
Sementara itu, sektor publik diwakili oleh BNN Provinsi Maluku, BPJS Kesehatan, Dinas Perpustakaan, dan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku.
Acara ini diselenggarakan oleh Pelaksana Pusat Kampus Merdeka (PPKM) bekerja sama dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah XII. Tujuan utama dari dialog ini adalah membangun kolaborasi untuk melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) secara mandiri.
MBKM adalah inovasi dari Kemdikbudristek yang bertujuan untuk meningkatkan relevansi lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan zaman.
Program ini memberikan mahasiswa kesempatan untuk belajar di luar program studi mereka hingga tiga semester, guna mempersiapkan mereka dengan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja.
Dalam dialog tersebut, peserta dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk merancang kegiatan kemahasiswaan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik Maluku dan Maluku Utara.
Hasil dari diskusi ini adalah delapan rencana kegiatan MBKM yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa dengan dukungan penuh dari mitra.
Kepala LLDikti Wilayah XII, Jan Lekatompessy, menyatakan bahwa perguruan tinggi di wilayahnya menghadapi tantangan geografis yang signifikan, seperti keterbatasan transportasi dan kesulitan koordinasi.
“Perguruan tinggi harus berperan aktif dalam memberikan solusi sekaligus meningkatkan kapasitas mahasiswa melalui kolaborasi dengan dunia usaha, industri, dan pemerintah,” ujarnya.
Wakil Ketua PPKM, Amirmahmud Saatari, menegaskan bahwa MBKM bukan hanya penting untuk perkembangan mahasiswa dan dosen tetapi juga sebagai kesempatan untuk membangun Maluku dan Maluku Utara.
MBKM, menurutnya, mempertemukan berbagai pihak dengan modalitas berbeda untuk bersama-sama menangani masalah sosial dan pembangunan daerah.
Niki Prastomo, manajer Kampus Merdeka Mandiri (KMM), menambahkan bahwa dialog ini penting untuk menghasilkan solusi yang komprehensif.
KMM, yang telah berkeliling ke 17 LLDikti di seluruh Indonesia, terus mempromosikan MBKM sebagai sarana untuk menciptakan kolaborasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan.
Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan MBKM dapat mempercepat kemampuan mahasiswa, meningkatkan kualitas perguruan tinggi, serta berkontribusi pada penyelesaian masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Maluku dan Maluku Utara.
Komentar