Langgur, Kabarsulsel-Indonesia.com | Penjabat Sekertaris Daerah Kab Maluku Tenggara Ir Niko Ubro.M.SI Mewakili Pejabat Bupati Malra membuka kegiatan forum Lintas Perangkat Daerah (LPD) yang bertujuan melakukan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) tahun 2025 yang berlangsung di aula kantor Bupati pada Senin (4/3).
Ubro yang membacakan sambutan tertulis penjabat Bupati Malra berharap, kiranya kegiatan forum Lintas Perangkat Daerah dapat memberikan hasil maksimal dan mampu menampung seluruh aspirasi serta menyerap kebutuhan masyarakat guna Memboboti program perangkat daerah pada Renja 2025 mendatang. Ucap Ubro.
Di tegaskan Ubro, Bahwa setiap perangkat daerah harus mampu menerjemahkan arah dan kebijakan pembangunan daerah kedalam berbagai kegiatan sehingga Renja 2025 perlu mendapat pembobotan secara maksimal agar pelaksanaan nanti tidak salah kaprah.
Untuk itu berbagai program dan kegiatan yang telah di alokasikan bagi masyarakat itu harus di sertai berbagai program dan pendanaan berdasarkan program dan kegiatan perangkat daerah. “jelasnya.
Untuk itu tujuan Renja ini guna daoat menjawab serta mewujudkan perencanaan usaha makro,maka dalam penyusunan rencana kerja harus sesuai dengan RKPD.
Dengan demikian maka di harapkan agar setiap OPD harus mampu memberikan gambaran di level sektoral dalam mewujudkan kebijakan secara umum secara rinci dalam setiap program Renja RKPD.
Ubro tegaskan, setiap arah kebijakan pembangunan daerah dapat terwujud dalam program RKPD yang tertuang dalam Renja sehingga berbagai program dalam Renja harus di jabarkan.
Begitu pula sebaliknya, jika program dan kebijakan tidak terkaver dengan baik maka arah serta kebijakan pembangunan tidak berjalan dengan baik, hal ini di sebabkan setiap sektor berjalan sendiri tanpa berpedoman pada Renja yang telah di buat, tegas Ubro.
Berbagai konsistensi seperti program prioritas, isu aktual daerah, konsistensi penentuan lokasi kegiatan harus sesuai dengan program yang tertuang dalam program RKPD.
Untuk itu kata Ubro, Renja dalam pembahasan dalam forum perangkat daerah sudah barang tentu mengangkat 2 permasalahan utama yakni mengusulkan berbagai program kerja serta memasukan informasih masyarakat yang telah di usulkan melalui Musrenbang pada beberapa waktu lalu. “tutup ubro.
Komentar