TANIMBAR, Kabarsulsel-indonesia.com – Beberapa anggota Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kepulauan Tanimbar telah melaksanakan AKSI KEPRIHATINAN pasca putusan pembayaran Utang Pihak III pada tanggal 21 Oktober 2022. Dalam Aksi ini kami mengundang Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar, Pimpinan DPRD Kepulauan Tanimbar dan perwakilan Anggota DPRD yaitu : Bapak Jaflaun Batlayeri dan Ibu Paula Laratmase untuk berdikusi di Taman Kota Saumlaki Bersama 10 (sepuluh) anggota Pemuda Katolik.
“Kami tak melakukan aksi jalanan, kami hanya ingin berdiskusi secara terbuka, di tempat terbuka dan kami membatasi perserta aksi dengan jumlah 10 (sepuluh) orang saja” kata AIS, salah satu peserta Aksi ini. kami kecewa karena hanya ibu Paula Laratmase yang mengkorfirmasi kehadirannya kepada kami. Salut dan bangga buat Ibu Paula Laratmase.
Kami tidak ingin berdiskusi di Whatsapp Group dan media sosial lainnya. Kami tidak ingin bericara dengan makhluk Maya. Kami ingin duduk Bersama dan bercerita face to face, meminta penjelasan secara langsung terkait putusan penetapan Utang Pihak III yang bagi kami sangat kontradiktif dengan situasi dan kondisi daerah saat ini. Tetapi rupanya Pemerintah Daerah ini lebih suka berhadapan dengan makhluk Maya.
Mereka lebih suka merangkai kata-kata indah supaya terlihat benar dan elok di mata para pegiat medsos. Mereka hobby menjelaskan dan berdalih bak Pilatus yang mengganggap dirinya bersih dan tulus demi kepentingan rakyatnya. Mereka tak mau hadir karena takut biang keroknya dibongkar habis-habisan dan diketahui public yang nyata. Ataukah jangan-jangan fee 15% untuk ketukan palu ini benar.
“Ini gambaran bahwa daerah ini sementara dipimpin oleh orang-orang munafik yang hanya mengejar kepuasan syahwatnya” tegas Ais.
Koordinator Aksi, Anders Luturyali mengatakan kepada media ini : Ketidakhadiran pihak eksekutif dan Legislatif dalam aksi ini memberi keyakinan bagi kami bahwa telah terjadi scenario besar untuk menguasai APBD daerah ini. telah terjadi nego-nego belakang layar untuk mengamankan kepentingan kelompok tertentu.
“Ruang-ruang khusus” disembunyikan di belakang ruang dunia maya dimana mereka duduk manis dengan wibawah jabatannya.
Anders menegaskan, Kami sepakat : UTANG HARUS DIBAYAR. Kami tak peduli kepada siapa mau dibayarkan. Kami hanya ingin meminta penjelasan terkait putusan ini dilakukan pada saat daerah ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan ada pejabat public yang mengatakan, daerah ini sedang colaps, deficit dan lainnya yang menggambarkan daerah ini sedang sekarat.
Kami hanya ingin meminta penjelasan, mengapa putusan pembayaran ini ditampung pada APBDP 2022 ini? bagaimana dengan hak/tunjangan pegawai ASN/Non ASN/BUMD/NAKES, dll. Bagaimana dengan utang pekerjaan kontraktor lainnya yang sudah selesai? Dan masih ada lagi pertanyaan lainnya.
Ketidakhadiran mereka menguatkan keyakinan kami bahwa ada indikasi perselingkuhan antara Legislatif dan Eksekutif untuk memuluskan kepentingan kelompok tertentu.
Untuk itu, kami akan terus mengawal dan kami akan datang lagi dengan cara berbeda. Oleh karena cara yang baik ini mereka tidak hadir, maka kami akan gunakan cara lainnya untuk memaksakan para petinggi negeri ini memberikan penjelasan, mempertanggungjawabkan keputusan mereka kepada masyarakat luas, di tempat terbuka, bukan kepada makhluk-makhluk maya. Jadi, TUNGGU KATONG BALE, tutup bung Anders.
(KSI_Team)
Komentar