Maluku Tenggara, Kabarsulsel-Indonesia.com | Penolakan terhadap aktivitas tambang pasir dan batu kapur milik PT Batulicin Beton Asphalt (PT BBA) di Desa Nerong-Mataholat, Kei Besar, kembali memanas setelah dugaan pemukulan terhadap Ketua Pemuda Mataholat oleh Danramil Elat, Lettu Inf. Nirwan Boiratan. Insiden ini memicu kecaman keras dari masyarakat adat yang menilai tindakan tersebut sebagai bentuk nyata arogansi militer di tengah konflik agraria yang sensitif.
Gerakan penolakan tambang yang digalang dengan slogan #JagaTanahKei dan #SaveKeiBesar sudah berlangsung lama. Masyarakat adat menilai kehadiran PT BBA tidak hanya mengancam kelestarian tanah warisan leluhur, tapi juga menabrak aturan lingkungan. Salah satu poin paling disorot adalah tidak adanya izin lingkungan yang sah hingga saat ini. Namun, pemerintah daerah dan provinsi dinilai gagal bersikap tegas untuk menindak perusahaan tersebut.
Berlarut-larutnya masalah ini membuat pemuda, mahasiswa, dan masyarakat adat terus bersuara menolak aktivitas tambang yang dianggap merusak. Situasi pun kian memanas setelah terjadi dugaan pemukulan terhadap Ketua Pemuda Mataholat oleh Lettu Inf. Nirwan Boiratan, yang diduga dilakukan karena marah atas sikap kritis pemuda dalam membela hak-hak masyarakat. Menurut keterangan korban, pemukulan itu disertai makian dan intimidasi.
“Sebagai anggota TNI, seharusnya Danramil bisa menjadi pengayom rakyat, bukan justru menjadi tukang pukul untuk membungkam suara penolakan tambang,” kata Imma Kalean, salah satu tokoh muda Kei. Ia0 menilai sikap Nirwan Boiratan adalah bentuk arogansi militer yang tak bisa dibiarkan.
Imma menegaskan, kehadiran militer di tengah masyarakat mestinya untuk menjaga stabilitas, bukan memihak perusahaan swasta.
“Sebagai Danramil, dia seharusnya mampu memposisikan diri sebagai penengah, bukan malah menjadi alat keamanan bagi kepentingan bisnis yang merugikan masyarakat. Apalagi dia anak Kei sendiri. Ini memalukan, dia lupa dirinya,” tegasnya.
Menurutnya, insiden pemukulan itu bukan sekadar pelanggaran etik, tapi bukti kegagalan total Danramil Elat dalam menjaga keamanan dan harmoni di tengah pro-kontra tambang PT BBA.
“Kami minta tegas: copot Nirwan Boiratan dari jabatannya. Kalau tidak, ini bukan hanya soal arogansi satu anggota TNI, tetapi mencoreng institusi TNI sebagai pengayom rakyat,” kata Imma.
Ia berharap Dandim Maluku Tenggara dan Pangdam Pattimura segera mengambil tindakan.
“Kami menuntut sanksi tegas. Kalau dibiarkan, maka kepercayaan masyarakat adat Kei kepada TNI akan hancur. Dan ini bukan hanya soal harga diri satu kampung, tapi marwah seluruh Tanah Kei,” pungkasnya.
Komentar