Kei Besar Utara Timur, Maluku Tenggara,Kabarsulsel-Indonesia.com. Keluhan masyarakat terkait kondisi Kantor Camat Kei Besar Utara Timur kembali mencuat. Sejumlah perwakilan pemuda dan masyarakat menyampaikan penyesalan mendalam atas tidak layaknya fasilitas kantor yang sudah bertahun-tahun dibiarkan tanpa perbaikan, meski keluhan ini terus diangkat melalui media maupun ruang publik.
Fery Silubun, perwakilan pemuda Kei Besar Utara Timur, menegaskan bahwa persoalan ini bukan hal baru. Menurutnya, kondisi Kantor Camat sudah lama menjadi sorotan namun tidak direspons secara serius oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
“Masalah ini sudah dari tahun ke tahun dibahas oleh masyarakat melalui media. Namun sama sekali tidak digubris. Camat Kei Besar Utara Timur, Bapak Candra Namsa, yang juga memiliki kedekatan emosional dengan Bupati Malra, seharusnya bertindak cepat sebagai perpanjangan tangan Pemda. Kenyataannya, persoalan ini dibiarkan begitu saja,” ujar Fery.
Ia menilai hal tersebut menunjukkan lemahnya kepemimpinan dan ketidakmampuan Camat dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Terlebih, jabatan ganda yang disandang Camat sebagai Kepala Dinas PMD Kabupaten Malra dinilai mengganggu fokus dan profesionalisme dalam melayani masyarakat di tingkat kecamatan.
“Jabatan ganda ini membuat Camat tidak fokus. Ini tidak profesional dan hanya menguntungkan diri sendiri. Kami mendesak DPRD Provinsi dan Gubernur Maluku untuk turun langsung mengevaluasi kinerja Camat, Bupati, bahkan DPRD Malra. Masalah ini bukan hal yang baru,” tambahnya.
Selain itu, suara penyesalan turut disampaikan oleh perwakilan masyarakat, Hamdan Zulfa Ren’el. Ia menyoroti minimnya kehadiran pegawai maupun Camat di kantor tersebut, sehingga aktivitas pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu.
“Kondisi kantor sangat tidak layak untuk pelayanan publik. Pegawai dan Camat pun tidak jelas keberadaannya. Bagaimana mungkin pelayanan bisa berjalan? Masyarakat terpaksa bolak-balik ke kecamatan atau bahkan ke ibu kota kabupaten untuk mengurus kebutuhan administratif,” tegas Hamdan.
Ia mempertanyakan apakah kondisi seperti ini patut dibiarkan, sementara para pegawai tetap menerima gaji setiap bulan tetapi tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
“Ini sangat merugikan masyarakat banyak. Pelayanan publik seharusnya mempermudah, bukan mempersulit,” ujarnya.
Tanggapan Camat Kei Besar Utara Timur
Saat di konfirmasi persoalan ini via chat WA kepada Camat Kei Besar Utara Timur, Candra Namsa, ia memberikan respons singkat terkait kritik masyarakat.
“Itu haknya mereka. Sekarang kita fokus untuk kerja,” ujar Camat.
Namun, hingga kini belum ada penjelasan rinci dari pihak kecamatan terkait langkah konkret untuk memperbaiki kondisi kantor maupun meningkatkan kehadiran aparatur di tempat tugas.
Masyarakat berharap Pemerintah Daerah, DPRD, dan pihak Provinsi dapat segera turun tangan mengevaluasi dan membenahi pelayanan publik di wilayah Kei Besar Utara Timur agar hak-hak dasar masyarakat dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.
(Elang Kei)
Komentar