Dobo (Kepulauan Aru), Kabarsulsel-Indonesia.com; Pemerintah provinsi melalui dinas Pemberdayaan Perempuan menggelar Forum Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan implementasi pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak tahun 2023.
Kegiatan yang di laksanakan di gedung Sita Kena pada Kamis, (16/03) itu di hadiri oleh wakil bupati Kepulauan Aru Muin Sogalrey SE, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan provinsi Maluku Ir. Maimuna Tualeka M,Si, Pimpinan OPD lingkup Pemkab Aru serta tamu undangan lainnya.
Wakil Bupati kepulauan Aru Muin Sogalrey dalam sambutannya mengatakan bahwa Kabupaten Kepulauan Aru merupakan salah satu daerah otonom yang dimekarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 dengan Dobo sebagai Ibukota Kabupaten. Luas Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru sebesar 55.270,22 km?, terdiri dari luas daratan sebesar 6.426,77 km? sedangan luas laut sebesar 48.843,45 km?
“saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi Maluku yang telah menggelar Forum Organisasi Perangkat Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2023, yang merupakan Kabupaten dengan jumlah pulau terbanyak di Provinsi Maluku yakni sebanyak 33 buah pulau, dengan panjang garis pantai 3.978 km. Dari jumlah pulau tersebut, terdapat 8 buah pulau terluar yang berbatasan dengan negara Australia dan daerah julukan “Nusa Mutiara” ” ujarnya
Issu kekerasan terhadap perempuan dan anak kata Sogalrey, seakan tidak pernah selesai dan menjadi lingkaran setan di dalam realita tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan di lapangan.
” Budaya patriarki dimana kaum lelaki di rumah tangga adalah superior dan kaum wanita adalah inferior menjadi alasan klasik yang tidak akan selesai tanpa adanya kesepakatan dan kesepahaman bersama bahwa budaya patriarki yang banyak berdampak negativ ini harus dihapus” kata wabup
Dikatakan pula bahwa berdasarkan pendekatan presentase penduduk perempuan, Kabupaten Kepulauan Aru masih sama pada umumnya di provinsi Maluku yakni 49,50”5 lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pendduduk laki sebesar 50,50”6 melihat sejauh mana kualitas hidup manusia dengan keterlibatan dalam pembangunan dilihat dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari tahun 2020 sebesar 63,71 point, mengalami peningkatan menjadi 69,33 point dari total Indeks Pembangunan Manusia Laki-Laki, Perempuan dan Pembangunan Gender.
Selain itu kepedulian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru tentang masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang cenderung meningkat dengan upayah pembentukan kelembagaan UPTD PPA sebagai salah satu sentra Pelayanan terpadu terhadap masalah ini.
Olehnya wakil bupati dua periode ini berharap melalui forum OPD tersebut hendaknya di jadikan media untuk membicarakan berbagai kebijakan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan guna meningkatkan sinergitas kemitraan untuk mewujudkan harapan baru bagi kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak
“Saya berharap melalui Forum ini, dapat menjadi media untuk membicarakan berbagai kebijakan Pemerintah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di Provinsi Maluku dan khususnya Kabupaten Kepulauan Aru, demi meningkatkan sinergitas kemitraan perencanaan dan kebijakan bersama yang kolegial untuk mewujudkan harapan baru bagi kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak, sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan proses pembangunan daerah berkelanjutan” harapnya (**)
Komentar