Jakarta, Kabarsulsel-Indonesia.com | Pemerintah tak main-main dalam upayanya mempercepat pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan.
Dengan tekad bulat, berbagai masalah di lapangan diurai dan dicarikan solusi konkret dalam Rapat Asistensi Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, Selasa (9/7/2024).
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo ini menyelami berbagai isu krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah setempat.
Dalam pertemuan tersebut, langkah strategis dicanangkan untuk memfasilitasi pengalokasian anggaran melalui pergeseran dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Pegunungan.
Tujuannya tak lain adalah memastikan pembangunan berjalan lancar dan menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kita rapatkan hari ini untuk mencari solusi atas keluhan yang ada, supaya harapan kita bisa terwujud,” tegas Wempi di Hotel Yuan Garden Pasar Baru, Jakarta.
Rapat ini juga menyoroti percepatan penyiapan dokumen untuk penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Tahun Anggaran 2024.
DTI diharapkan dapat mempercepat pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan yang sangat dibutuhkan.
“Langkah fasilitasi dilakukan untuk percepatan penyiapan dokumen persyaratan dalam penyaluran Dana Otsus dan DTI Tahun Anggaran 2024,” ujar Wempi dengan penuh keyakinan.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari surat Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Pegunungan Nomor 900.1.14.4/1004/GUP tanggal 27 Juni 2024, yang mengurai berbagai masalah terkait pengelolaan dan pemanfaatan Dana Otsus dan DTI untuk infrastruktur Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Pegunungan.
Hadir dalam rapat ini, Pj. Gubernur Papua Pegunungan, Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda), Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta perwakilan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua Pegunungan.
Direktur Regional III Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) turut hadir secara virtual.
Komitmen ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dan berkomitmen untuk mengawal dan memastikan pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan berjalan sesuai rencana, demi kesejahteraan masyarakat setempat.
Komentar