Ketapang, Kabarsulsel-Indonesia.com
Sejumlah warga dan tokoh masyarakat yang tergabung di dalam OPSI (Organisasi Peduli Sandai Kiri) Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap menejemen Pemerintahan Desa (Kepala Desa) Sandai Kiri yang tak memenuhi asas tata kelola sebagai penyelenggara pemerintah yang baik, hal itu dapat terukur dari betapa sulitnya untuk mendapatkan informasi terkait dokumen yang releven, sebagai wujud terlaksananya prinsip transparan pemerintah desa pada masyarakat dan pada perangkat desa lainnya seperti BPD,
Terbaru ini terjadi polemik antara BPD dengan pemerintah desa tentang persoalan pengesahan Rancangan Peraturan Desa Sandai Kiri tentang laporan pertanggung jawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sandai Kiri tahun Anggaran 2023 yang menjadi Peraturan Desa, dalam hal ini Ketua BPD (Suhadi) di desak untuk sesegera mungkin menanda tangani Raperdes oleh pemeritah desa tanpa menyertakan dokumen. “Jelas Ketua OPSI Indra Setiadi.
Mereka menyoroti beberapa item pekerjaan yang menggunakan Anggaran Alokasi Dana Desa namun yang dianggarkan itu sama sekali tak ada asas manfaatnya bagi masyarakat Desa Sandai Kiri dan dinilai sangat merugikan keuangan negara, beberapa item kegiatan tersebut yaitu berupa bangunan pabrik padi dengan senilai puluhan juta rupiah yang terbengkalai dan bangunan tempat pengolahan sampah yang dianggarkan ratusan juta lebih atau sebut saja berjumlah sekitar 300 Juta itu dinilai sangat mubazir, pembangunan yang tidak produktif (tidak bisa menghasilkan apa-apa) dan dari sejak berdirinya bangunan tersebut tahun 2023 hingga sekarang tahun 2024 sudah ditinggal begitu saja oleh pengurusnya Pemerintah Desa Sandai Kiri yaitu Kades Herman Susandi, bangunan ini ditinggal seperti orang kalah dalam perang, “Ujar Atek Salardi salah seorang warga dan tokoh masyarakat Desa Sandai Kiri saat berada dilokasi bangunan tersebut.
Dikatakan juga oleh warga dan tokoh masyarakat, OPSI Desa Sandai Kiri kepada Kabarsulsel Indonesia.Com melalui rekam vidio saat berada dilokasi bangunan tersebut bahwa kondisi fisik dari bangunan tempat pengolahan sampah ini sangat tidak terawat bahkan tidak selesai dikerjakan oleh pelaksananya yaitu Penerintah Desa Sandai Kiri (Herman Susandi), dan sementara mengenai mesin pengolahan sampah tersebut hingga saat ini masih berada disalah satu rumah inisiatornya, pengusul yang mengagaskan untuk pelaksanaan kegiatan pengolahan sampah itu, artinya dari fisik bangunan hingga mesin pengolahan sampah tersebut sudah tidak jelas alias gagal manfaat, “Ungkap warga tokoh masyarakat Desa Sandai Kiri yang tergabung dalam OPSI kepada Kabarsulsel Indonesia.Com Kamis (04/04).
Kemudian dikatakan warga dan tokoh masyarakat lagi terkait permasalahan itu, tentunya sebagai masyarakat kita akan terus berusaha mencari, menggali dan mengakses informasi berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Sandai Kiri (Herman Susandi) yang jelas sudah terbukti dari fisik bangunan hingga kemesin pengolahan sampah jelas-jelas tidak produktif, atau dengan kata lain Kades Sandai Kiri telah gagal membangun pabrik pengolahan sampah yang diprogramkan nya itu, Seperti kata pepatah, pribahasa orang kampung hanya pada akhirnya “menyepak nyepikkan duit didalam sebat” dibuang percuma tanpa ada asas dan manfaat yang nyata bagi masyarakat, “Ungkap tokoh masyarakat Desa Sandai Kiri yang tergabung dalam OPSI kepada Kabarsulsel Indonesia.Com kamis (04/04).
Untuk itu kami sebagai warga dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam OPSI (Organisasi Peduli Sandai Kiri), meminta kepada Instansi yang terkait dan Kesbangpol serta Aparat Penegak Hukum (APH) Kepolisian Polres Ketapang dan Kepolisian Daerah Kalbar untuk segera mengaudit, menindak tegas terhadap pelaku yang diduga dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara tersebut, yaitu Pemerintah Desa (Kades Sandai Kiri) Kecamatan Sandai, “Ujar Tokoh Masyarakat Kepada Kabarsulsel Indonesia.Com Kamis (04/04).
Hingga berita ini terbit, Kabarsulsel Indonesia.Com masih berupaya untuk melakukan konfirmasi terhadap Pemerintah Desa (Kades Sandai Kiri), namun upaya tersebut sejauh belum bisa terhubung.
Komentar