Ambon.Kabarsulsel.Indonesia.com.Menanggapi ancaman aksi demo oleh salah satu OKP, terkait adanya pergantian Pejabat Eselon, ketua BPC GMKI Tual, Kabupaten Maluku Tenggara Kristo Omaratan yang diwawancarai wartawan, di Tual Rabu (6/11/2024) menyampaikan bahwa,
Berkaitan dengan berita yang berkembang di publik Maluku Tenggara bahwa, KNPI Kabupaten Malra memberikan ancaman kepada Pj Bupati Malra apabila melakukan roling Pejabat Eselon dan melakukan pergantian Pejabat Kepala Ohoi dan beberapa problem lainnya.
Menyikapi persoalan ini atas nama GMKI cabang Tual sebagai penanggungjawab organisasi, melihat problem yang terjadi bahwa proses pergantian pejabat kepala Ohoi ini sebenarnya mutlak adalah kewenangan Pj Bupati sebagaimana Pj kepala Ohoi ini di SK kan tertanggal 2 Mei 2024 dan Sknya berakhir pada tanggal 2 November 2024 sehingga Pj kepala Ohoi di Kabupaten Malra sudah harus di SK kan Pj kepala Ohoi baru agar bisa menjalankan tugas-tugas keberlangsungan Pemerintahan ditingkatan Ohoi.
Terkait dengan roling pejabat Eselon jelas Omaratan, problem yang terjadi di Kabupaten Malra adalah rangkap jabatan di Pemerintah Daerah kabupaten Malra. ini kewenangan Pemerintah Daerah tapi sudah harus tentu bersurat ke Mendagri dan ketika rolling Pejabat Eselon harus benar-benar mendapatkan persetujuan resmi dari Mendagri. GMKI secara kelembagaan tetap mendukung upaya Pemerintah Daerah untuk meng SK kan kembali Pejabat Kepala Ohoi dan juga roling pejabat eselon dalam lingkup Pemerintah Daerah kabupaten Malra.
Ada narasi miring tambah Omaratan, berkaitan dengan aktivitas Pj Bupati Maluku Tenggara yang menghadiri silaturahmi di pelantikan Anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara terkonfirmasi bahwa, Pj Bupati Malra menghadiri acara pelantikan anggota DPRD kabupaten Malra sebagai bentuk dari silaturahmi membangun kembali kedekatan sebagaimana beliau diundang. Tidak ada urusan kepentingan tendensi politik lain sehingga kami menilai bahwa, KNPI kabupaten Malra terlalu tendesius dalam melihat problem dan persoalan, mereka harus lebih objektif karena Pj Bupati Malra belum melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai kepala daerah di kabupaten Malra dikarenakan baru dilantik dan seharian berada di kabupaten Malra sehingga kami menganggap KNPI Malra tidak objektif dalam menilai kerja Pemerintah Daerah kabupaten Maluku Tenggara tetapi lebih subjektif dengan narasi-narasi miring yang diduga terlibat dan dibentengi oleh oknum-oknum paslon, sehingga upaya-upaya ini dilakukan agar ada pembatalan Terkait dengan proses-proses yang disampaikan tadi. Sebagai organisasi kepemudaan, kemahasiswaan, GMKI cabang Tual tetap mendukung Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab.
Kami juga berharap masyarakat Maluku Tenggara jangan terprovokasi oleh isu-isu kamtibnas yang dimainkan oleh KNPI Malra, bahwa kemungkinan pilkada kali ini tidak berdampak terhadap kamtibnas di kabupaten Malra. kalau kita semua menahan diri, menahan emosi dan selalu saling menjaga agar pilkada ini berjalan dengan aman dan damai sehingga jangan lagi ada upaya-upaya untuk menggangu atau mengintervensi kinerja pemerintah Daerah, tegas Omaratan
GMKI sebut Omaratan, selalu mendukung penuh kinerja pemerintah daerah selama masa kepemimpinan Pj Bupati Malra, namun kami juga memberikan saran dan masukan berkaitan dengan proses Pejabat kepala Ohoi definitif, Pj kepala Ohoi yang nantinya bergulir beberapa waktu kedepan kalau boleh setiap Pejabat kepala Ohoi yang nanti di SK kan oleh Pemerintah Daerah harus ditreking dulu, netral atau tidak yang paling penting harus dari unsur ASN agar dia bisa meminimalisir segala proses perdebatan yang berkaitan dengan dukungan terhadap pasangan calon tertentu dan lain sebagainya, tutup
(Elang Key)
Komentar