Menguak Kekayaan Bupati Bursel yang Melampaui Gubernur Maluku: Transparansi dan Akuntabilitas Dipertanyakan

Maluku, Kabarsulsel-Indonesia.com | Di tengah sorotan publik terhadap kekayaan para pejabat daerah, Bupati Buru Selatan (Bursel), Safitri Malik, menjadi pusat perhatian. Kekayaan Safitri yang tercatat mengalahkan Gubernur Maluku, Murad Ismail, memicu berbagai spekulasi dan pertanyaan mengenai sumber kekayaan tersebut.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2022, Safitri Malik memiliki kekayaan sebesar Rp 17.975.277.567, sementara Murad Ismail melaporkan kekayaan sebesar Rp 11.713.345.612. Hal ini menarik perhatian publik, mengingat Safitri Malik memimpin daerah yang relatif kecil dibandingkan dengan wilayah kekuasaan seorang gubernur.

Detail Kekayaan Safitri Malik

Safitri Malik, yang merupakan istri dari Tagop Sudarsono Soulisa, mantan Bupati Bursel, memiliki berbagai aset berharga. Di antaranya adalah:

Tanah dan Bangunan :
– Dua rumah di Kota Ambon dengan nilai Rp 2.483.000.000.
– Rumah dan delapan bidang tanah dengan nilai total Rp 1.537.000.000.
– Tanah warisan di Kabupaten Maluku Tengah senilai Rp 250 juta.
– Dua rumah di Bogor dengan nilai Rp 6,2 miliar.
– Dua properti di Jakarta Pusat senilai Rp 475.200.000
Kendaraan Pribadi dan Mesin : Total nilai Rp 854.000.000.
Termasuk motor Honda Beat, mobil Suzuki Double Cabin, Honda CRV, Suzuki Pick Up, dan beberapa kapal laut.
Harta Bergerak Lainnya : Rp 1.940.000.000.
Kas dan Setara Kas : Rp 4.169.077.567.

Kekayaan Murad Ismail

Murad Ismail, selain menjabat sebagai Gubernur Maluku, pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku dari 2014 hingga 2019. Kekayaannya yang dilaporkan sebesar Rp 11.713.345.612 mencakup berbagai aset tanah dan bangunan, kendaraan, serta harta bergerak lainnya.

Transparansi dan Akuntabilitas

Perbedaan mencolok dalam kekayaan ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta kekayaan pejabat negara. Publik berharap agar kekayaan yang dimiliki para pejabat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, bukan untuk kepentingan pribadi.

Masyarakat kini menantikan penjelasan lebih lanjut dan tindakan tegas untuk memastikan bahwa semua pejabat negara, termasuk Safitri Malik dan Murad Ismail, mempertanggungjawabkan kekayaan mereka secara transparan.