Jakarta, Kabarsulsel-Indonesia.com | Langit ibu kota belum sepenuhnya cerah ketika Bupati Fakfak Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP melangkah masuk ke kantor Kementerian Kesehatan RI, Kamis pagi (19/6). Didampingi Ketua DPRK Amir Rumbouw dan Kadinkes dr. Maulana Patiran, Bupati membawa satu misi penting: mewujudkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) baru untuk masyarakat Fakfak.
Pertemuan dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini bukan sekadar seremonial. Di ruang rapat kementerian, berlangsung dialog serius yang membahas dua hal strategis: rencana pembangunan RSUD baru di lahan eks Bandara Torea dan pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan untuk tahun 2026.
“Kami datang dengan tekad, bukan keluhan. Fakfak butuh rumah sakit baru yang lebih layak, lebih manusiawi, dan mampu menjawab tantangan geografis kami,” ujar Bupati Samaun dalam pemaparannya di hadapan Menkes.
Menurutnya, RSUD saat ini yang berada di kawasan Wagom memiliki keterbatasan fisik yang cukup serius. Lokasinya yang berbukit membuat mobilitas pasien dan tenaga medis terkendala.
“Kita butuh rumah sakit di tanah yang datar dan mudah dijangkau. Bukan hanya untuk memperluas kapasitas rawat inap, tapi juga untuk memperkuat pelayanan spesialis dan darurat,” tegasnya.
Selain pembangunan RSUD, Bupati Samaun juga menyampaikan usulan DAK Kesehatan 2026. Fakfak masih memiliki kantong-kantong wilayah terpencil yang belum sepenuhnya tersentuh fasilitas dasar kesehatan. Dari sisi anggaran dan infrastruktur, peran pusat dinilai sangat vital dalam menjembatani ketimpangan tersebut.
“Kami harap Kementerian Kesehatan tidak hanya melihat angka, tapi juga mendengar denyut kehidupan di pinggiran republik ini,” ucapnya penuh harap.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan respons positif. Ia menyampaikan apresiasi atas keseriusan Pemerintah Kabupaten Fakfak dalam menyusun agenda kesehatan yang terukur dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
“Kami akan menindaklanjuti semua usulan ini sesuai mekanisme dan prioritas nasional. Pemerintah pusat tentu ingin daerah seperti Fakfak tidak tertinggal dalam akses layanan dasar,” kata Menkes.
Audiensi yang berlangsung lebih dari satu jam itu menandai babak penting dalam diplomasi anggaran dan infrastruktur kesehatan daerah. Di balik pertemuan formal itu, terpatri kepedulian dan tekad seorang kepala daerah yang sedang memperjuangkan hak hidup sehat bagi rakyatnya.
Jika pembangunan RSUD baru ini benar-benar terwujud, bukan hanya bangunan yang berdiri. Tapi harapan, martabat, dan keadilan layanan kesehatan yang ikut ditegakkan di ujung barat Papua Barat.
Komentar