Jakarta, Kabarsulsel-Indonesia.com | Peta pembangunan nasional segera bergeser ke timur. Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026 Bab 3 tentang Prioritas Pembangunan Tahun 2026 dan Kewilayahan, pemerintah menancapkan arah besar: Maluku menjadi hub kemaritiman Indonesia timur, sementara Papua dipacu menuju Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif. Dua wilayah yang lama terabaikan itu, kini dipanggil untuk naik ke panggung utama pembangunan.
Potensi keduanya bukan main. Laut Maluku menyimpan kekayaan ikan pelagis besar—tuna, cakalang, tongkol—yang memasok setengah lebih ekspor perikanan nasional. Di darat, Papua memendam cadangan tembaga, emas, hingga migas yang jadi rebutan korporasi global.
Pangan lokal dari sagu hingga padi, energi terbarukan dari air hingga angin, ikut mempertegas bahwa Maluku-Papua bukan sekadar halaman belakang negeri, melainkan lumbung ekonomi yang belum digarap optimal.
Tahun 2024 menjadi titik balik. Ekonomi Maluku-Papua tumbuh 7,8 persen, melampaui rata-rata nasional. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mereka mencapai Rp529,5 triliun atau 2,7 persen dari PDB nasional.
Pertambangan dan penggalian masih dominan dengan kontribusi 30 persen, tapi sektor industri pengolahan tiba-tiba melonjak 22,9 persen. Sinyal bahwa hilirisasi mulai berjalan.
Indikator kesejahteraan pun beringsut membaik. Indeks Pembangunan Manusia naik ke 66,5. Tingkat kemiskinan turun drastis 5,4 poin, kini di level 18,6 persen. Pengangguran terbuka rata-rata hanya 4,4 persen. Ketimpangan ekonomi mengecil, dengan Maluku mencatat rasio gini terendah di kawasan: 0,291.
Semua itu berkat aliran fiskal yang makin deras. Dalam periode 2021–2024, belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah tumbuh 12 persen, mencapai Rp136,9 triliun.
Uang negara itu mengalir ke universitas—dari Pattimura hingga Cenderawasih—sekolah, rumah sakit, bendungan, jalan trans Papua, bandara Siboru di Fakfak, hingga pasar rakyat di Manokwari.
Namun jalan panjang masih menanti. Tahun 2026, pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi Maluku-Papua di kisaran 6,6–7,3 persen. Angka kemiskinan ditekan hingga 17 persen. Partisipasi pendidikan tinggi digenjot sampai 70 persen.
Semua itu dibungkus dalam paket strategi: hilirisasi nikel dan gas bumi di Maluku, pengembangan DOB dan industri migas di Papua, konektivitas antarpulau, sekolah rakyat bagi keluarga miskin ekstrem, kartu usaha afirmatif, sampai koperasi desa Merah Putih.
Narasi besar ini menuntut bukti di lapangan. Apakah bandara, jalan, dan bendungan hanya menjadi monumen anggaran, atau benar-benar menghubungkan manusia dengan pasar dan layanan dasar? Apakah kartu kesejahteraan akan memutus rantai kemiskinan, atau sekadar menambah lapisan birokrasi baru?
Maluku-Papua memang sedang didorong menjadi poros baru. Tapi sejarah pembangunan di timur tak jarang meninggalkan jejak pahit: proyek terbengkalai, janji kesejahteraan tak pernah sampai, dan masyarakat adat yang kehilangan tanah.
Kali ini, dengan mata publik tertuju, pemerintah harus membuktikan bahwa arah baru ini bukan sekadar retorika dalam dokumen fiskal.
Maluku dan Papua, dua wajah timur Nusantara, kini tengah diuji: apakah mereka akan benar-benar bangkit sebagai pusat kemaritiman dan SDM unggul, atau kembali terjebak dalam lingkaran lama—kaya sumber daya, miskin manfaat.
Komentar