Ambon,Kabarsulsel- Indonesia.com.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa yang diwawancarai wartawan usai mengikuti Paripurna Serah Terima Jabatan dan Pidato Perdana Gubernur Maluku di Lobi kantor DPRD Provinsi Maluku Karang Panjang Ambon Rabu (5/3/2025) menyampaikan beberapa gagasan dan rencana yang sesungguhnya tercantum dalam visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang disebut dengan Sapta Cita Lawamena.
Menurut Gubernur, Program-program ini tentu adalah program-program yang kita rumuskan , melalui pertimbangan yang mendalam. Identifikasi terhadap masalah yang kita hadapi di Maluku.
Karena itu kami berdua keluar dengan rumusan program yang disebut Sapta Cita tersebut.
Bagi kami prioritas adalah soal tata kelola birokrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Maluku. Ini penting untuk diberdayakan 11.252 ASN Provinsi ini adalah sumberdaya manusia yang terbesar akan tetapi sumbernya yang besar ini harus dapat dikelola secara baik untuk memberikan kontribusi yang positif dan produktif untuk pembangunan Maluku dan kemajuan daerah Maluku.
Gubernur juga menekankan pentingnya meritokrasi sistem dalam kebijakan promosi atau pengisian jabatan-jabatan di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.
“Kami tegaskan bahwa, pengisian jabatan-jabatan di lingkup Pemerintah Provinsi itu tidak didasarkan atas pendekatan suka atau tida suka namun berdasarkan meritokrasi, dalam artian semua ASN Provinsi punya kesempatan untuk bersaing secara sehat, berkompetisi secara baik dan tentunya harus menunjukkan dedikasi yang baik dan profesionalisme yang unggul agar dapat menang kompetensi karena ini kompetensi yang sehat dan semua orang punya kesempatan yang sama, ” tandas Gubernur.
Dikatakan Gubernur, Dalam apel perdana juga tadi saya sampaikan bahwa, kami tidak butuh puja-puji dari ASN karena kami tidak bisa dihibur atau diinterten dengan puja-puji, kalau mau puji dengan kinerja, disiplin kerja, etos kerja yang baik, disiplin, masuk kantor tepat waktu dan pulang tepat waktu itu kerja profesional yang kami inginkan.
Semua dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan mekanisme yang berlaku, ujar Gubernur.
Sampai saat ini lanjut Gubernur, masih ada kebijakan Pemerintah untuk monatotorium pemekaran daerah kecuali Papua karena pertimbangnya berbeda. Tetapi di Maluku yang saya lihat masih seperti itu kebijakan Pemerintah pusat belum ada relaksasi terkait kebijakan pemekaran wilayah. Kalau ada isu yang berkembang bahwa , akan ada pemekaran sejumlah daerah otonom otonomi di Maluku maka menurut saya itu adalah hoax, isu yang tidak mendasar.
“Kami baru saja mengikuti Ret-ret kepala daerah di magelang dan tidak ada satupun narasumber yang bicara soal pemekaran wilayah saat ini karena Pemerintah pusat sedang menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Kita harus bisa menyesuaikan dengan kebijakan tpemerintah pusat tersebut, ” Jelas Gubernur.
Gubernur tegaskan kedepan nanti tidak ada lagi program-program yang tidak jelas dan tidak relevan, semua program harus betul-betul jelas, relevan. Dan terkait dengan upaya untuk memecahkan masalah atau mengentaskan persoalan yang dihadapi oleh daerah ini.
Ditanya untuk 5 tahun ini tidak ada pejabat yang korupsi, kita berusaha sesuai dengan mekanisme.
Kami berdua tidak memegang tongkat musa untuk menyulap ASN semua menjadi profesional dan berdedikasi tinggi dan memiliki karakter yang unggul namun jika ada yang memang lalai, ada yang teledor dengan sengaja berniat untuk melakukan pelanggaran maka itu resikonya karena ini Negara hukum. Yang dapat saya jamin adalah kami akan berusaha untuk senantiasa mengkonsolidasi ASN Provinsi ini. Jumlahnya begitu besar untuk menjadi modal yang positif agar dapat memberi kontribusi secara produktif kepada pelayanan masyarakat, pembangunan dan kemajuan daerah, pungkas Gubernur.
(M.N)
Komentar