Ambon, Kabarsulsel-Indonesia.com | Terkait dengan persoalan kuota P3K, Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon Christianto Laturiuw yang ditemui wartawan di lobby kantor DPRD Kota Ambon, usai mengikuti Paripurna, Kamis 28/3/2024 menjelaskan bahwa,
Untuk P3K itu sekitar 1.152.
942 itu pada Dinas Pendidikan tapi ternyata sampai dengan akhir ditingkat kelulusannya hanya kurang lebih sekitar 311 orang untuk Pendidikan dari 942 kuotanya hanya 311 yang termanfaatkan secara baik.
Menurut Laturiuw, Tahun 2023 kemarin kita juga punya catatan yang sama dari kuota 597 khusus untuk Pendidikan kelulusannya itu hanya diangka kisaran sekitar 300. Bagi kami sebetulnya, tenaga honorer yang kita punya ini banyak sekali.
Formasi-formasi yang diberikan oleh pusat itu dasar acuanya mereka bagi Pendidikan pasti bersumber pada data Dapudik kita. Sekarang kami minta agar Pemerintah Kota Ambon khususnya di Dinas Pendidikan, segera kita melakukan evaluasi terhadap data Dapudik kita karena jika pusat memberikan kuota seperti itu, kenapa pada bagian akhirnya tidak termanfaatkan secara baik.
Setidaknya jika kuota diberikan 597 maka setidaknya 90 persen harus dipakai bahkan jika perlu 100 persen tuntas karena ini juga dalam rangka menyelesaikan tenang honorer kita apalagi di bidang pendidikan, tandas Laturiuw
Dikatakan Laturiuw, Bedanya sedikit bahwa, tenaga honorer kita yang dibidang pendidikan itu ternyata seluruhnya tidak terakomodir di pemerintahan kota, karena tenaga-tenaga honorer ini direkrut secara internal hanya oleh sekolah masing-masing dan perekrutan oleh sekolah tersebut tidak dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan kepegawaian.
Jadi ketika formasi-formasi diberikan dari pusat itu, Dinas Pendidikan harus menginfentarisir ulang bahwa tenaga-tenaga honor yang ada di sekolah, karena mereka sama sekali tidak tercatat sebab tidak didanai dengan APBD kota.
Mereka didanai dengan dana bos mereka, dari yayasan dan juga uang komite sehingga secara penggambaran keseluruhan itu tidak terasa, tidak tampak karena tidak dibiayai dengan APBD kota Ambon.
Sekarang untuk penyelesaian formula di tahun 2024 nanti, kami sudah mendapatkan informasi kurang lebih sekitar 223 untuk bidang pendidikan.
Angka 223 itu juga belum tentu menyelesaikan tenaga honorer kita dibidang pendidikan. Saat ini kita diminta untuk menginfentarisir kembali apa status daripada tenaga-tenaga honorer yang ada di sekolah-sekolah tersebut baik di TK, SD dan juga di SMP.
Karena kalau sampe formasi tersebut kita perjuangkan sampai tuntas karena sekarang PRnya batas hanya dengan November, Desember 2024 sudah harus selesai. Sekarang ketika hanya 223 orang apakah itu bisa dikatakan tuntas apa belum, sebut Laturiuw.
Point terakhir yang sangat menentukan juga lanjut Laturiuw, adalah ditentukan oleh kondisi keuangan di daerah.
Saat ini jika berbicara tentang kondisi keuangan didaerah pertanyaannya apakah postur APAD kita sekarang ini di tahun 2023 dan 2024 yang juga sudah ditetapkan kemarin apakah itu nanti mampu menjawab, sebab tenaga honorer ini nanti akan didanai sendiri oleh daerah masing-masing. Sehingga itu tadi menjadi perhatian dari kami, ungkapnya.
Terkait dengan kewajiban pihak ke3
Sebentar lagi sudara Pj Walikota ini sudah mengakhiri tugasnya di bulan selanjutnya. Kami berharap jangan lagi menyisakan Kewajiban-kewajiban itu kepada Pj yang baru.
Kami berharap agar di awal tahun 2024 di triwulan pertama sampai dengan bulan Maret ini harus dipastikan dengan jelas berapa besar lagi hutang-hutang pihak ke 3 yang sudah masuk dalam APBD 2024 yang masih belum diselesaikan.
Kami berharap agar semua itu dituntaskan terlebih dahulu supaya tidak lagi menjadi beban untuk Pj Walikota yang baru nanti, pungkas Laturiuw.
Komentar