Malra, Kabarsulsel-Indonesia.com | Kunjungan Kerja sekaligus lakukan pengawasan di Kabupaten Maluku Tenggara oleh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku secara khusus membahas persoalan Kamtibmas di wilayah setempat – bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malra.
Total anggota DPRD Provinsi Maluku ini berjumlah tujuh orang, yang dipimpin oleh Amir Rumra sejak Selasa (19/3/2024) di kantor Bupati Malra.
Kedatangan para legislator propinsi Maluku itu diterima Pj Sekda Malra, Nikodemus Ubro.
Kedatangan anggota legislatif ini hanya untuk menyampaikan agenda penting, terkait persoalan kamtibmas di Malra, yakni sebelum dan pasca Pemilihan Umum dan pilpres pada tanggal 14 Februari 2024 lalu.
Pertemuan bersama, Pj Sekda dan Pimpinan TNI,Polri tersebut, Pj Sekda Malra memaparkan sejumlah persoalan yang terjadi di wilayah Kabupaten Malra (Pulau Kei Kecil dan Kei Besar) hingga persoalan kamtibmas saat Pemilu berlangsung.
Persoalan yang mengganggu kamtibmas, kata Pj Sekda merupakan konflik horizontal antar warga Ohoijang dan warga Kompleks Pemda, Pemda dan Pokarina serta perkelahian lainnya.
Selain itu, masalah pemalangan berupa pemasangan sasi adat (Hawear) juga mewarnai kekisruhan pasca pelaksanaan Pemilu yang diduga dilakukan oleh penyelenggara terhadap oknum-oknum caleg tertentu sehingga menimbulkan kegaduhan politik.
Lebih lanjut, kata Ubro Diketahui, pemasangan sasi adat dilakukan di kantor KPU setempat dan juga pintu masuk Bandara Karel Sadsuitubun Langgur di Ibra.
Ubro juga mengaku bahwa, atas kerjasama pemda dan TNI-Polri, semua kondisi gangguan kamtimbas dapat ditangani dan diselesaikan dengan baik
Menyikapi hal ini, Ketua Komisi I Amir Rumra mengatakan masalah kamtibmas di Malra juga menjadi tanggung jawab bersama.
“Karena dalam konteks pemerintahan maka ada pemerintah kabupaten dan provinsi. Untuk itu kami hadir di sini sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam rangka memotret potret persoalan kamtibmas di Malra,agar tidak terulang lagi,” kata Rumra
Menurut politis Partai Keadilan sejahtera (PKS) itu, akibat persoalan kamtibmas sangat berdampak luas pada banyak hal yang terjadi.
“Akibat gangguan kamtibmas juga mengakibatkan lesunya perekonomian di masyarakat, peredaran uang di masyarakat saat ini sangat susah. Selain itu juga terjadi tingginya angka inflasi di Malra dan Kota Tual.
Komisi satu yang dipimpin Rumra juga mengingatkan, sebagai pemimpin dan aparatur pemerintahan di tingkat kabupaten harus berjiwa besar ketika dikritik oleh warga masyarakat.
“Kalau ada kritikan dari masyarakat itu wajar. Jangan telinga tipis. Itu adalah tanggungjawab kita sebagai aparatur pemerintahan, baik itu kepala daerah, DPRD, pimpinan TNI-Polri, camat, dan kepala ohoi,” tegasnya.
Selain Pj Sekda, hadir dalam pertemuan dimaksud, Dandim 1503 Tual, Kapolres Malra, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Kei Kecil dan Kepala Ohoi Langgur.
Komentar