Malra, Kabarsulsel-Indonesia.com | Pemalangan ruang kelas di SD Negeri Langgiar Ver, Kabupaten Maluku Tenggara, mengungkap masalah serius terkait hak-hak pekerja yang terabaikan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Umar Hanubun, S.Pd, menyatakan bahwa para pekerja yang terlibat dalam proyek rehabilitasi sekolah belum menerima pembayaran penuh atas upah mereka.
Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan memberikan bantuan rehabilitasi untuk SD Negeri Langgiar Ver, didanai oleh Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan. Namun, setelah proyek selesai, upah pekerja belum dibayarkan sepenuhnya, memicu aksi pemalangan oleh pekerja yang menuntut hak mereka.
“Tindakan pemalangan ini adalah bentuk protes dari pekerja yang merasa hak-hak mereka diabaikan,” kata Hanubun. “Ini adalah kegagalan serius dalam manajemen proyek yang berdampak langsung pada proses belajar-mengajar.”
Dinas Pendidikan Maluku Tenggara mencoba meredam situasi melalui pendekatan persuasif kekeluargaan “Ain ni Ain” pada Rabu (05/06). Namun, Hanubun mengakui bahwa tindakan ini tidak cukup untuk mengatasi masalah mendasar, yakni pembayaran upah pekerja yang tertunda.
“Penyedia proyek sudah kami hubungi dan diminta segera kembali dari Jakarta untuk menyelesaikan pembayaran yang tertunggak,” tegas Hanubun. “Namun, kenyataannya hingga kini hak-hak pekerja masih belum dipenuhi.”
Proyek rehabilitasi SD Negeri Langgiar Ver yang dimulai pada akhir 2023 rencananya akan diselesaikan dengan Dana Alokasi Khusus tahun 2024. Namun, karena dana tersebut belum tersedia, pencairan anggaran untuk pembayaran upah pekerja tertunda, memperpanjang krisis ini.
Krisis ini tidak hanya mencerminkan buruknya pengelolaan dana proyek, tetapi juga ketidakpedulian terhadap hak-hak pekerja yang berdampak langsung pada pendidikan anak-anak. Pemalangan kelas menghentikan aktivitas belajar-mengajar dan merugikan siswa yang sedang menghadapi ujian akhir semester.
“Kita harus segera menemukan solusi yang konkret, bukan hanya janji-janji pembayaran yang tertunda. Hak pekerja harus diprioritaskan untuk memastikan kelangsungan pendidikan anak-anak kita,” pungkas Hanubun.
Komentar