Maluku Tenggara, Kabarsulsel-Indonesia.com | Ohoi Banda Ely di Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, mendadak gaduh. Bukan karena konflik sosial atau cuaca ekstrem.
Tapi karena dua proyek pemerintah daerah senilai hampir satu miliar rupiah yang mangkrak sejak Agustus 2024. Warga kecewa, kepala sekolah geram, namun Dinas Pendidikan diam seribu bahasa.
Proyek pertama adalah pembangunan rumah dinas guru di SMP Alhilaal senilai Rp378,2 juta. Satu lagi, rehabilitasi tiga ruangan Majelis Pembina Pengawas Pusat (MP3) dengan anggaran Rp464,7 juta.
Keduanya kini berubah wujud jadi tumpukan material dan dinding setengah jadi, tak jelas kapan rampung, atau apakah benar-benar akan selesai.
“Dua proyek itu mulai kerja sejak Agustus tahun lalu. Tapi sampai sekarang belum selesai. Rumah guru baru pondasi, ruangan MP3 cuma sebagian dikerjakan,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya disamarkan, kepada Kabarsulsel-Indonesia.com (KSI), Jumat, 30 Mei lalu.
Yang lebih mencurigakan, warga tak tahu siapa kontraktornya. Tidak ada papan proyek. Tidak ada pengawas. Tak satu pun pekerja yang dikenal oleh warga setempat. Di tengah kecurigaan, beredar informasi bahwa dua perusahaan yang menangani proyek itu hanyalah CV pinjaman.
“Katanya rumah guru dikerjakan oleh CV Sanex, sedangkan rehab MP3 oleh CV Tali Takum. Tapi itu juga belum pasti. Kami bingung, karena pekerjanya juga tidak jelas,” kata sumber KSI.
Praktik pinjam pakai CV dalam proyek pemerintah bukan hal baru. Dalam banyak kasus di wilayah Indonesia Timur, modus ini digunakan untuk mengaburkan pertanggungjawaban, menyembunyikan pihak sebenarnya yang menikmati proyek, atau sekadar memperpanjang mata rantai mark-up anggaran.
Di Banda Ely, praktik itu tampak kasat mata. Namun hingga kini, tak ada satu pun tindakan korektif dari pemerintah kabupaten.
Kepala SMP Alhilaal, Ali Borut, ikut angkat bicara. Ia mengakui proyek tersebut memang terbengkalai. Ia sudah berulangkali melapor ke Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, namun tak ada tindak lanjut. Surat laporan terakhirnya, menurut Ali, bahkan tak mendapat balasan.
“Saya laporkan sejak bulan Oktober 2024. Tapi tidak ada yang datang tinjau. Sekarang sudah mau masuk Juni 2025, belum ada tanda-tanda kelanjutan pekerjaan,” katanya.
KSI mencoba menghubungi Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara untuk mengonfirmasi persoalan ini. Namun hingga laporan ini diturunkan, tidak ada satu pun pejabat yang merespons pesan maupun telepon. Kepala dinas, sekretaris, dan kepala bidang pembangunan semua tak bisa dihubungi.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang pengawasan proyek daerah, integritas pelaksana, dan keseriusan pemerintah kabupaten dalam membenahi layanan pendidikan di wilayah terluar.
Jika dibiarkan, bukan hanya nama baik dinas yang tercoreng, tetapi juga hak anak-anak sekolah di ujung timur Indonesia ini yang terus dikorbankan.
Redaksi Kabarsulsel-Indonesia.com masih menelusuri keberadaan CV Sanex dan CV Tali Takum, serta siapa sebenarnya yang berada di balik pengerjaan proyek ini. Jika Anda memiliki informasi tambahan atau dokumen pendukung, silakan menghubungi tim investigasi kami.
Komentar