Saumlaki, Kabarsulsel-Indonesia.com | Aroma busuk tambang ilegal di Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), akhirnya sampai ke meja Panglima Kodam XV/Pattimura.
Bukan hanya sekadar isu pinggiran, dugaan keterlibatan oknum prajurit TNI aktif, berinisial AL, dalam aktivitas tambang galian C tanpa izin kini memicu reaksi keras dari institusi militer.
Kodam XV/Pattimura melalui Asisten Intelijen Kasdam, Kolonel Infanteri Roy Hansen J. Sinaga, menegaskan bahwa institusi TNI tidak akan memberi ruang bagi prajurit yang bermain di wilayah abu-abu, apalagi terang-terangan melanggar hukum.
“Oknum AL akan kami panggil dan diperiksa. Bila terbukti terlibat dalam pengelolaan tambang ilegal, sanksi tegas menanti. Tidak ada kompromi,” tegas Kolonel Sinaga dalam pernyataan yang dikirimkan melalui WhatsApp pada Selasa, 24 Juni 2025.
Ia menambahkan, Pangdam XV/Pattimura konsisten menegakkan disiplin internal dan tidak akan mentolerir perilaku menyimpang anggotanya.
“Komitmen Pangdam jelas: siapa pun prajurit yang melanggar hukum, apalagi merusak citra TNI di mata rakyat, akan kami tindak tegas,” katanya.
Tambang Ilegal, Uang Gelap, dan Tangan Kasat Mata
Tambang galian C di Desa Bomaki sudah lama menjadi sorotan. Aktivitas penggalian tanah urug, batu, dan kerikil berlangsung tanpa dokumen AMDAL atau izin resmi dari pemerintah daerah maupun pusat.
Sumber lapangan menyebut, alat berat beroperasi hampir saban hari, dan hasil tambang disalurkan untuk proyek-proyek konstruksi lokal—dengan nilai keuntungan yang diduga mengalir ke kantong pribadi.
Informasi mencuat setelah investigasi jurnalis menemukan keterlibatan oknum TNI aktif dalam mengelola area tambang tersebut, bahkan ikut mengatur distribusi material dan penerimaan uang.
Ancaman Institusi dan Krisis Kepercayaan
Keterlibatan aparat berseragam loreng dalam tambang ilegal bukan hanya soal pelanggaran hukum. Ini ancaman serius bagi citra TNI sebagai benteng rakyat. Bila benar dugaan ini terbukti, maka bukan hanya oknum yang harus dicopot, tetapi juga jaringannya harus dibongkar hingga ke akar.
“Institusi TNI harus bersih dari praktik rente dan penyalahgunaan kekuasaan. Apalagi jika bersentuhan dengan kejahatan lingkungan dan korupsi sumber daya,” ujar salah satu aktivis lingkungan Maluku yang enggan disebut namanya.
Langkah cepat Kodam XV/Pattimura menuai apresiasi, tetapi publik menanti bukti nyata: proses hukum yang terbuka, transparan, dan tanpa pandang bulu.
Komentar