Ambon, Kabarsulsel-Indonesia.com;
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku Richard Rahakbauw menilai ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Hadi Basalamah bersikap arogan karena melakukan diskon harga barang jelang HUT Kemerdekaan RI secara sepihak tanpa melakukan kordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Ini Berkaitan dengan rapat Tim Percepatan Pembangunan dengan seluruh Pengusaha lokal yang ada di kota Ambon yang juga melibatkan Apindo. Namun dalam pertemuan ini sebenarnya terjadi miskomunikasi saja, karena kebetulan yang dilaporkan oleh ketua Tim Percepatan Pembangunan Hadi Basalamah itu nilainya arogansi menurut Apindo.
karena itu mereka menyurati kita komisi III, ungkap Rahakbauw kepada awak media dikantor DPRD Maluku Senin (04/09/2023)
Menurutnya, Substansi permasalahannya adalah berkaitan dengan masalah diskon harga di HUT Kemerdekaan RI ke-78 yang dimulai dari 15 hingga 21 Juli. Menurut mereka ada diskon 17 sampai dengan 78% namun terhadap Indomaret dan Alfamidi karena mereka juga memiliki distributor di jakarta sehingga mungkin 17 hingga 78% mampu untuk mereka lakukan itu. Akan tetapi bagi misalkan retel yaitu Swalayan mereka tidak mampu untuk bisa menjawab itu. Karena itu sebenarnya mereka ingin untuk mencari solusi kuat sehingga kemudian ada kebijakan-kebijakan tim percepatan pembangunan untuk kemudian menekan angka-angka itu dan minimal ada titik temu. Tapi secara arogansi disampaikan tidak mau tahu, ketua TGPP merasa bahwa mereka dilecehkan untuk hal itu.
Sebenarnya laporan mereka sudah dari 11 Agustus karena sudah berkoordinasi dengan komisi III mulai dari 1 hingga 6 Agustus akan tetapi saat ini kita diperhadapkan dengan cukup banyak persoalan di DPRD, ada pansus DPD, pansus pasar Mardika, dan juga ada agenda-agenda lain karena Bapemperda juga ada agenda lain, sehingga kemudian hari ini baru kita bisa lakukan rapat bersama mereka. Namun memang kegiatannya sudah selesai, jelas Rahakbauw.
Karena itu kita lakukan rapat untuk mendengar masukan-masukan juga melibatkan DPRD kota Ambon. kedepan kami berharap agar persoalan-persoalan ini tidak terulang lagi. Seperti yang sudah kita sampaikan dalam rapat, bahwa akan memanggil ketua TGPP lalu kemudian APINDO untuk duduk bersama membicarakan solusi dan kemudian diharapkan kedepan tidak lagi terjadi masalah seperti ini dikemudian hari, harap Rahakbauw.
Sekda sebut Rahakbauw juga sepakat bahwa harus ada kesimpulan hari ini berdasarkan masukan-masukan yang disampaikan teman-teman tadi, harus ada rapat kedepan, misalnya jika ada rapat-rapat seperti untuk menyongsong HUT RI harus dilibatkan, pemerintah daerah provinsi Maluku harus melibatkan DPRD provinsi Maluku komisi terkait yaitu komisi III, DPRD kota Ambon komisi II, komisi terkait untuk itu, Tim pengendalian inflasi kota Ambon dan tim pengendalian inflasi provinsi juga harus dilibatkan, APINDO juga dilibatkan, pengusaha juga supaya bisa duduk bicara sehingga bisa mencari solusi jalan keluar untuk penyelesaian masalah ini.
Sehingga Kedepan tidak ada lagi tarik menarik seperti ini dan istilahnya, arogansi yang dilakukan oleh oknum seperti tadi dijelaskan APINDO.
Komisi III juga mendorong agar pusat distribusi harus segera dibentuk karena Perdanya sudah ada harus dibangun sebuah bangunan pusat distribusi yang ada presentasi sehingga menampung.
Kebutuhan masyarakat yang tentunya berhubungan langsung dengan rakyat, petani sehingga kemudian memotong tengkulak untuk menaikkan harga. Jika terjadi kelangkaan harga atau kelangkaan bahan maka pusat distribusi bisa menutup sehingga kemudian tidak terjadi kenaikan harga yang juga bisa menyebabkan inflasi. Kami sudah dorang dan mungkin tahun depan sudah selesai.
Ini juga menyangkut keuangan daerah karena bangunan distribusi ini juga besar dan nilainya juga besar, maka nanti kita lihat kedepan seperti apa karena kita nanti akan berbicara dengan pemerintah pusat karena saat ini keuangan pemerintahan pusat juga kosong.
Kementerian Perdagangan tahun 2023 hanya mendapatkan 75 Miliar, sementara untuk pasar-pasar rakyat sudah tidak lagi sedangkan untuk tahun 2023 ini mereka sedang berjuang untuk kemudian kalau bisa ada peningkatan ataukah ada aturan yang kemudian tidak lagi membangun pasar rakyat aturan tersebut jangan dulu diberlakukan terhadap seluruh pasar rakyat yang ada di beberapa titik bisa dijalankan seperti yang terjadi di pasar rakyat kota Ambon yang berada di pasar Mardika.
Mungkin itu beberapa kesimpulan yang menjadi diskusi kita hari ini dan kedepan kita berharap hal ini tidak terulang lagi, tutup Rahakbauw.
Komentar