Maluku Tenggara, Kabarsulsel-Indonesia.com | Ketua BPC Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Tual-Maluku Tenggara Omaratan menilai Kapolres Maluku Tenggara gagal dalam menjalankan tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Ia menyoroti minimnya upaya kepolisian dalam mengendalikan situasi keamanan, khususnya pasca-konflik berdarah di Landmark.
Menurutnya, tugas utama kepolisian adalah mengawal stabilitas daerah, bukan sekadar memulihkan citra setelah terjadi insiden besar.
“Sudah tiga tahun terakhir, Polres Malra tidak menunjukkan langkah serius dalam menjaga dan mengendalikan Kamtibmas,” tegasnya.
Salah satu faktor utama yang disebutnya menjadi penyebab lemahnya kinerja Polres Malra adalah minimnya ruang koordinasi antara kepolisian dan pemuda setempat. Hal ini dinilai berdampak pada ketidakmampuan aparat dalam merespons serta mencegah potensi konflik di masyarakat.
Tak hanya mengkritik, GMKI Tual-Malra berencana melayangkan surat resmi ke Ombudsman RI perwakilan Maluku. Laporan tersebut akan menyoroti dugaan maladministrasi yang disebut terjadi secara masif di tubuh Polres Malra.
Selain itu, GMKI juga mendesak Kapolda Maluku untuk segera mencopot Kapolres Malra dari jabatannya.
“Kapolres Malra harus dievaluasi, karena gagal menjaga keamanan dan ketertiban di Maluku Tenggara,” pungkasnya.
Desakan ini mencerminkan kekecewaan kalangan pemuda terhadap kepolisian setempat, yang dinilai tidak mampu mengelola situasi keamanan dengan baik.
Ke depan, tekanan dari berbagai elemen masyarakat bisa semakin kuat jika kondisi ini tidak segera ditangani dengan serius oleh pihak kepolisian dan pemerintah daerah.
Komentar