Fakfak, Kabarsulsel-Indonesia.com | Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku Tenggara, mengecam keras pemberitaan yang diterbitkan oleh salah satu media online. Menurutnya, judul dan isi berita tersebut penuh dengan cocoklogi dan salah alamat.
Dalam pernyataannya, Ketua DPD KNPI Malra menyatakan bahwa meskipun ia mengapresiasi perjuangan warga Desa/Ohoi Matwear dalam menuntut hak mereka, kritik yang disampaikan harus bersifat konstruktif dan tepat sasaran. Ia menekankan bahwa kritik harus jelas dalam mengidentifikasi objek dan subjeknya agar tidak terjadi kesalahan berpikir atau overgeneralisasi. “Masalahnya ada pada pihak A, namun pihak B yang disalahkan secara umum,” tegasnya.
Menurut Ketua DPD KNPI Malra, inti permasalahan terletak pada pengelolaan keuangan di tingkat Desa/Ohoi, yang menjadi tanggung jawab pemangku kebijakan desa, bukan pada Pejabat (Pj) Bupati Malra. Pengelolaan dana desa adalah domain pemangku kebijakan desa, sehingga menyalahkan Pj. Bupati Malra dalam pemberitaan ini adalah tindakan yang tidak berdasar dan menyesatkan. Ia menyatakan bahwa pemberitaan tersebut bertentangan dengan semangat Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan otonomi kepada desa dalam pengelolaan keuangan.
Ketua DPD KNPI Malra juga menekankan bahwa dana desa diperuntukkan dan dikelola oleh Desa/Ohoi sendiri, bukan oleh Pj. Bupati Malra. Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa judul dan isi pemberitaan dari media online tersebut adalah salah alamat dan tidak berdasar. “Ini pemerintahan yang memiliki mekanisme dan aturan yang dijalankan secara berjenjang. Tidak semua masalah harus langsung disampaikan kepada pimpinan daerah,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pengangkatan seorang Pj. Desa/Ohoi dilakukan melalui mekanisme yang jelas dan berbagai pertimbangan, serta memiliki jangka waktu pelaksanaan tugas yang akan dievaluasi. “Saya yakin Pj. Bupati Malra tidak anti kritik. Namun, kritik dan aspirasi yang ingin disampaikan harus tepat sasaran dan konstruktif,” katanya.
Ketua DPD KNPI Malra mengajak semua pihak untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan kritik dan memastikan bahwa kritik tersebut didasarkan pada informasi yang akurat dan relevan. Ia juga menegaskan bahwa pemberitaan yang tidak akurat hanya akan menyesatkan publik dan merusak kepercayaan terhadap media.
Dengan demikian, Ketua DPD KNPI Malra meminta agar media lebih bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi dan kritik, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan polemik yang tidak perlu di tengah masyarakat.
Komentar