Maluku Tenggara, Kabarsulsel-Indonesia.com | Ketua BPC GMKI Maluku Tenggara, Omaratan, melontarkan kritik keras terhadap Kapolres Maluku Tenggara yang dinilai abai dalam menangani situasi keamanan pasca konflik sosial di Landmark, yang telah merenggut korban jiwa.
Menurut Omaratan, Kapolres terlalu menggampangkan persoalan keamanan tanpa menunjukkan langkah konkret dalam penyelesaian konflik. Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui sejauh mana proses hukum berjalan, bukan justru disuguhi pernyataan yang dapat semakin menurunkan kepercayaan terhadap institusi Polri.
“Transparansi itu penting! Masyarakat butuh kepastian, bukan sekadar retorika. Jangan sampai pernyataan yang tidak jelas justru memperparah ketidakpercayaan publik terhadap kepolisian,” tegasnya.
Lebih lanjut, Omaratan menyoroti lemahnya pendekatan terhadap pemuda dalam penanganan konflik. Padahal, para pemudalah yang terlibat langsung dalam bentrokan. Ia menuding bahwa selama tiga tahun terakhir, konflik sosial di Maluku Tenggara terus berulang tanpa pernah diselesaikan hingga ke akar permasalahan.
“Setiap tahun konflik baru terus bermunculan, ini bukti bahwa Kapolres gagal mengelola keamanan dengan baik! Jika situasi terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas, maka bukan tidak mungkin Maluku Tenggara akan terus dilanda konflik yang berulang,” tandasnya.
Omaratan mendesak Kapolda Maluku untuk segera mengambil langkah tegas terhadap Kapolres Malra. Baginya, kegagalan dalam menjaga stabilitas keamanan adalah bentuk kelalaian yang tidak bisa ditoleransi.
“Kapolda jangan tinggal diam! Maluku Tenggara butuh kepemimpinan yang tegas dalam menangani konflik, bukan sekadar janji-janji tanpa aksi nyata!” pungkasnya.
Komentar