Maluku Tenggara, Kabarsulsel-Indonesia.com | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Maluku Tenggara, Muhahad Tukloy, SH, M.Si, memberikan klarifikasi terkait isu keterlibatan Pemda dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang digelar di Kimson pada 27 Oktober 2024. Tukloy menegaskan bahwa tidak benar jika dikatakan Pemda tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut.
“Informasi bahwa Pemda tidak dilibatkan itu tidak tepat. Selama ini, kami selalu berkoordinasi. Namun, pemberitahuan kepada Kesbangpol memang tidak kami terima secara langsung. Mungkin saja sudah disampaikan secara terpisah kepada pimpinan,” jelas Tukloy.
Ia menambahkan bahwa dalam Rakor tersebut hadir para pasangan calon (paslon), Bawaslu, dan Polres Maluku Tenggara.
Terkait undangan untuk Pemda pada debat kedua Pilkada, Tukloy menyebut kemungkinan undangan tersebut telah disampaikan langsung kepada pimpinan daerah tanpa melalui Kesbangpol.
Anggaran Pilkada: Perubahan Harus Sesuai Prosedur
Menyoal anggaran Pilkada, Tukloy menegaskan bahwa KPU memiliki kewenangan untuk melakukan penyesuaian sesuai aturan teknis, namun tetap harus berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“KPU harus menyampaikan pemberitahuan atau laporan kepada TAPD, dan pada akhirnya, mereka wajib memberikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan,” katanya.
Tukloy juga menjelaskan bahwa tugas utama Kesbangpol adalah menyelesaikan dokumen NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah). Adapun pertanggungjawaban anggaran sepenuhnya berada di tangan KPU sesuai ketentuan yang berlaku.
Rencana Koordinasi Lebih Lanjut
Dalam kesempatan itu, Tukloy menyatakan akan berkoordinasi dengan TAPD dan Penjabat Sekda Maluku Tenggara sebagai Ketua TAPD untuk memastikan segala hal terkait Pilkada berjalan sesuai aturan.
“Setelah komisioner KPU kembali dari Jakarta, Pj Sekda akan mengundang mereka untuk mendengarkan penjelasan secara rinci,” tutupnya.
Klarifikasi ini diharapkan dapat mengakhiri spekulasi yang beredar terkait peran Pemda dalam persiapan dan pelaksanaan Pilkada Maluku Tenggara.
Namun, koordinasi yang lebih intensif antara KPU dan Pemda tetap menjadi sorotan penting demi menjamin kelancaran proses demokrasi di daerah.
Komentar