Maluku Tenggara, Kabarsulsel-Indonesia.com | Situasi sosial, politik, dan ekonomi di Maluku Tenggara saat ini tengah menjadi perhatian serius. Masyarakat dihadapkan pada berbagai persoalan mendasar, mulai dari pelayanan publik yang buruk, ancaman terhadap kesehatan masyarakat, hingga ketidakpastian penyaluran dana Ohoi (ADO).
Dalam kajian mendalam yang dilakukan oleh East Community Watch (ECW), sejumlah persoalan krusial ini perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut.
Krisis Pelayanan Publik: Harapan yang Pupus
Pelayanan publik di Maluku Tenggara dinilai jauh dari harapan. ECW menemukan bahwa pemerintah daerah tidak menyediakan anggaran yang memadai untuk mendukung kebutuhan masyarakat. Akibatnya, berbagai sektor pelayanan publik terganggu, dan masyarakat merasa diabaikan.
Kesehatan di Ujung Tanduk
Surat edaran dari Jamkesda Maluku Tenggara baru-baru ini mengejutkan publik. Surat tersebut menyatakan bahwa anggaran bagi peserta Jamkesda tidak tersedia.
Kondisi ini memicu keresahan karena pelayanan kesehatan melalui program Jamkesda tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan dasar, seperti obat-obatan.
“Ini adalah ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan keselamatan jiwa manusia,” ungkap perwakilan ECW.
Di kesempatan berbeda, Kadis Kesehatan Malra dalam konfirmasi Kabarsulsel-Indonesia, membantah tegas adanya surat edaran Jamkesda Malra yang menyebutkan tentang ketiadaan anggaran bagi peserta Jamkesda. “Dia mengatakan bahwa tidak ada surat edaran Jamkesda Malra”. Tegas Kadis.
Dana Ohoi yang Tak Kunjung Tiba
Hingga Januari 2025, belum ada kepastian mengenai penyaluran Dana Ohoi (ADO). Ketiadaan dana tersebut mengakibatkan perangkat Ohoi tidak menerima tunjangan.
Sebagian kepala Ohoi bahkan terpaksa menggunakan alokasi Dana Desa (ADD) tahap II untuk membayar tunjangan perangkat, meski hanya untuk beberapa bulan.
Defisit Permanen dan Dugaan Manipulasi
Masalah-masalah ini diduga terjadi akibat defisit permanen yang disebabkan oleh kecerobohan pengelolaan keuangan daerah.
Menurut ECW, manipulasi penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah periode 2018-2024 meninggalkan beban besar yang masih dirasakan hingga saat ini. Bahkan, bantuan hibah untuk pembangunan sarana tempat ibadah pun diduga tidak sesuai dengan yang dianggarkan.
Hiruk-Pikuk Politik dan Ancaman Premanisme
Dinamika politik di Maluku Tenggara semakin memanas pasca keputusan KPU yang berujung di Mahkamah Konstitusi. Praktik premanisme, ancam-mengancam, hingga perilaku intimidasi mencederai nilai-nilai budaya Kei yang selama ini menjunjung tinggi kesantunan dan kekeluargaan. “Filosofi Ain Ni Ain kian terkikis oleh ambisi kedudukan,” tambah ECW.
Ajakan untuk Tenang dan Profesional
ECW mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang mencoba memecah belah di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Mereka juga mendukung langkah-langkah strategis Pj. Bupati Maluku Tenggara, Samuel Huwae, untuk menyelamatkan daerah ini.
“Masyarakat harus tetap tenang dan fokus bekerja demi menyambung hidup, sementara pemerintah menyelesaikan tugasnya secara profesional.”
Jeritan masyarakat Maluku Tenggara menggema hingga pelosok Larvul Ngabal, meninggalkan cerita suram akibat ketidakbijaksanaan pengelolaan daerah.
Kini, harapan tertuju pada upaya penyelamatan yang dilakukan oleh pemimpin daerah untuk mengembalikan kehidupan yang lebih sejahtera.
Komentar