Maluku Tenggara, Kabarsulsel-Indonesia.com | 27 Juli 2025 — Ketidakjelasan nasib pembangunan kembali Jembatan Rumadian di Kecamatan Manyeuw, Kabupaten Maluku Tenggara, memicu keresahan warga.
Kali ini, suara lantang datang dari Pemuda Katolik Komisariat Anak Cabang (Komac) Manyeuw Wilayah Debut yang dipimpin oleh Veronika Mey Jamco.
Veronika, mewakili pemuda dan masyarakat dari empat Ohoi—Debut, Rumadian, Ohoiluk, dan Ur Pulau—menyampaikan kekecewaannya atas minimnya langkah konkret dari pemerintah, baik daerah maupun provinsi, dalam merespons ambruknya jembatan yang menjadi urat nadi mobilitas warga.
“Ketika jembatan ambruk, semua sibuk bereaksi. Ada yang turun ke lokasi, ada pula yang ramai-ramai mengeluarkan pernyataan prihatin di media. Tapi setelah itu? Sepi. Sampai hari ini, kami masih menunggu dalam ketidakpastian,” ujar Veronika dalam pernyataan tertulisnya.
Menurutnya, sejak jembatan putus pada Maret lalu, warga seperti dipaksa bertahan dalam kondisi yang memperparah kesenjangan pelayanan dasar. Akses anak-anak sekolah, distribusi barang kebutuhan pokok, hingga layanan kesehatan menjadi terhambat.
“Kami tidak butuh janji. Kami butuh tindakan. Jangan biarkan kami menunggu tanpa arah,” tegas Veronika.
Diamnya Negara di Tengah Derita Pinggiran
Nada kritik itu juga disuarakan oleh Pelaksana Tugas Ketua Pemuda Katolik Komcab Maluku Tenggara, Izaak Ignatius Setitit. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan audiensi resmi dengan pemerintah daerah untuk mendesak kejelasan perbaikan jembatan yang hingga kini tak kunjung disentuh.
“Kami sedang konsolidasi internal organisasi, tapi terhadap kasus Jembatan Rumadian, ini bukan soal politik. Ini soal hak dasar warga negara yang sedang diabaikan,” kata Izaak.
Ia mengingatkan bahwa warga Rumadian dan Kecamatan Manyeuw bukan warga kelas dua. Mereka adalah bagian dari bangsa ini yang memiliki hak untuk dipenuhi kebutuhan infrastruktur dasarnya.
“Warga kami bukan teroris, bukan pemberontak. Tapi kenapa hak-hak dasar mereka seperti diabaikan? Ini luka sosial yang pelan-pelan membusuk jika tidak segera diatasi,” tambahnya.
Desakan kepada Pemerintah dan DPRD
Pemuda Katolik Komac Manyeuw dan Komcab Maluku Tenggara secara tegas mendesak Pemerintah Provinsi Maluku, melalui dinas teknis terkait, serta para anggota DPRD dari Daerah Pemilihan Maluku Tenggara, untuk segera turun tangan dan mencari solusi atas mandeknya pembangunan ulang jembatan tersebut.
Mereka menilai, dengan kekuatan anggaran yang dimiliki, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk terus menunda. Keterlambatan ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal keadilan sosial dan keberpihakan terhadap rakyat kecil di daerah pinggiran.
Komentar