Ketapang, Kabarsulsel-Indonesia.com | Jembatan Buah Putih di ruas jalan Tanjung-Air Dua, yang rusak akibat banjir tiga tahun lalu, hingga kini belum tersentuh perhatian pemerintah.
Baik Pemdes Teluk Runjai, Pemerintah Kecamatan Jelai Hulu, maupun Pemkab Ketapang, belum menunjukkan komitmen untuk memperbaiki jembatan ini, meski jalan tersebut berstatus sebagai jalan kabupaten. Hal ini memunculkan kesan adanya perbedaan politik yang membuat proses penganggaran semakin sulit.
Jembatan yang berada di Desa Teluk Runjai, Dusun Penggerawan, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, ini merupakan akses vital bagi warga Desa Air Dua dan sekitarnya.
Jembatan tersebut menjadi penghubung utama menuju Kecamatan Tumbang Titi, namun kini kondisinya sangat memprihatinkan dan berisiko untuk dilalui. Keluhan masyarakat terkait minimnya perhatian dari pemerintah semakin meluas.
Dalam kunjungan Kabarsulsel-Indonesia.com ke Desa Air Dua pada 11-13 Oktober 2024, ditemukan berbagai masalah, termasuk kondisi Jembatan Buah Putih yang memprihatinkan.
Sekretaris BPD Desa Air Dua, yang juga merupakan warga setempat, mengungkapkan bahwa jembatan ini rusak parah sejak diterjang banjir tiga tahun lalu, namun hingga kini belum ada tindakan perbaikan.
Usulan perbaikan telah disampaikan melalui DPRD maupun Kecamatan, namun tidak pernah mendapat tanggapan.
“Jembatan itu sangat penting bagi kami, terutama untuk mengantar jemput anak-anak ke sekolah yang berada di Tumbang Titi. Karena jembatan rusak, beberapa orang tua murid akhirnya bergotong royong membuat jembatan darurat dengan bahan seadanya, hanya untuk kendaraan roda dua,” ungkapnya kepada Kabarsulsel-Indonesia.com pada Sabtu (12/10).
Ia menambahkan, meski jembatan tersebut kini dalam kondisi lapuk, masyarakat tetap menggunakannya karena tidak ada pilihan lain, meskipun dengan penuh kehati-hatian.
“Kami sudah bosan mengusulkan perbaikan kepada pemerintah, jadi tak banyak berharap lagi.”
Tokoh masyarakat setempat, Muhammad Husin Blantara, turut menyoroti buruknya tata kelola pembangunan di era kepemimpinan Bupati Martin Rantan. Menurutnya, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tidak didasarkan pada skala prioritas dan kebutuhan rakyat, melainkan lebih mengutamakan kepentingan politik kelompok tertentu.
“Ini adalah akibat dari buruknya sistem politik dan birokrasi di Ketapang. Pemerintah yang tidak memprioritaskan kebutuhan masyarakat hanya akan melahirkan generasi pemimpin dan aparat yang korup,” tegasnya.
Warga dan tokoh masyarakat berharap, Bupati yang terpilih nantinya akan memiliki hati nurani dan memberikan perhatian serius terhadap pembangunan Jembatan Buah Putih.
Mereka meminta agar pemerintah tidak pilih kasih dalam penggunaan anggaran, terutama untuk infrastruktur yang vital bagi kesejahteraan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, Kabarsulsel Indonesia.com belum berhasil menghubungi pihak-pihak terkait untuk memberikan tanggapan atas masalah ini.
Komentar