Penulis : M. Amin Wadjo (Akademisi)
Menjelang Pilkada Fakfak 2024, peluang kandidat incumben menghadapi tantangan besar. Masyarakat Fakfak masih menagih janji-janji yang belum terpenuhi, yang mempengaruhi penilaian terhadap kinerja bupati saat ini. Kebutuhan dasar masyarakat menjadi sorotan utama, seperti akses air bersih yang masih sulit dan masalah listrik yang belum terselesaikan dengan baik. Pemadaman listrik yang sering terjadi dan berlangsung selama berjam-jam sangat mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat.
Pada Pilkada Fakfak 2024, kompetisi diprediksi akan sengit dengan empat kandidat yang saat ini sedang mencari dukungan partai, dan satu pasangan calon independen yang sedang dalam proses verifikasi KPU dengan dukungan 12.000 KTP. Masa jabatan 3,5 tahun dianggap kurang bagi incumben untuk merealisasikan janji-janji politik dalam kampanye lalu. Semua itu akan menjadi batu sandungan bagi incumben untuk mempertahankan posisinya.
Sebagai kota perjuangan dan kota tertua di Papua, Fakfak belum berkembang sepesat kabupaten lain di Papua. Hal ini menjadi kekecewaan bagi masyarakat yang mengharapkan percepatan pembangunan. Tingkat pengangguran terpelajar yang cukup tinggi juga menambah daftar masalah yang harus diatasi. Banyak lulusan pendidikan yang kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka.
Masalah listrik dan air adalah isu krusial, yang selalu menjadi “alat kampanye” untuk membius logika masyarakat pemilih dari satu pilkada ke pilkada lainnya, tetapi serasa hanya jadi janji kosong yang selalu menjadi sumpah serapah masyarakat menyesali pilihan politik mereka dalam Pilkada lalu. Selain itu, potensi lokal seperti perkebunan pala dan perikanan laut yang selama ini menjadi sandaran hidup masyarakat akar rumput di Kabupaten Fakfak belum dikembangkan secara massif. Sektor-sektor ini memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan masyarakat, namun belum dimanfaatkan secara optimal.
Kabupaten Fakfak juga mengalami ketergantungan pada pasokan luar untuk kebutuhan sehari-hari seperti sayur-mayur dan bahan pokok lainnya dari Sorong dan Seram Bagian Timur. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi di Fakfak.
Salah satu proyek infrastruktur yang menjadi perhatian adalah Pasar Thumbaruni, yang dibiayai oleh dana APBN dan masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), namun hingga kini belum rampung. Padahal, Pasar Thumbaruni adalah pasar sentral sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Fakfak, menjadi harapan terbesar masyarakat untuk bisa mendongkrak perputaran ekonomi mereka. Keterlambatan ini diduga karena kurangnya responsivitas bupati dalam mengawasi dan mendorong penyelesaian proyek tersebut.
Untuk mempertahankan posisinya, bupati incumben perlu melakukan perbaikan nyata dan strategis dalam menangani berbagai masalah ini. Langkah konkret dalam memenuhi janji-janji kampanye dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah kunci untuk meraih kembali kepercayaan warga Fakfak di Pilkada 2024. Namun, apakah dalam rentang waktu singkat ini, langkah perbaikan tersebut masih mungkin dilaksanakan? Ataukah mencari dukungan partai politik dan simpati masyarakat untuk kembali maju dalam Pilkada lebih penting dari semua itu, hanya untuk menaruh janji-janji politik berikutnya?
Komentar