Tiakur, Maluku Barat Daya, Kabarsulsel-Indonesia.com | Kejaksaan Negeri Tiakur melakukan penggeledahan di Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya, mengungkap dugaan korupsi salah bayar yang melibatkan sejumlah pejabat penting. Penggeledahan yang difokuskan pada ruang bendaharawan DPRD ini berhasil mengamankan dokumen-dokumen penting dalam penyidikan Jaksa Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Skandal Korupsi Ratusan Juta
Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tiakur, Hendra Pude, SH. MH, mengkonfirmasi bahwa penyidik terus memburu bukti korupsi yang dilakukan oleh mantan bendahara Sekwan berinisial NL pada tahun anggaran 2012-2013. Kasus ini telah naik ke tahap penyidikan dan akan diungkap secara terang-benderang dalam waktu dekat.
Kerugian Negara Menggunung
Kerugian negara akibat korupsi ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Jaksa saat ini menunggu hasil audit dari BPK untuk menghitung kerugian secara pasti. Bukti transfer mencurigakan yang ditemukan di lokasi penggeledahan mengindikasikan adanya aliran dana besar kepada beberapa penerima yang belum jelas identitasnya.
Penyelidikan Mendalam
Pj. Sekretaris Daerah Maluku Barat Daya, Drs. Daud Reimialy, menegaskan bahwa kejaksaan kini serius menangani kasus yang melibatkan Bank Pembangunan Daerah Maluku/Maluku Utara dengan nilai salah bayar mencapai Rp 800 juta. Kesalahan ini terjadi ketika NL mengajukan permintaan sebesar Rp 80 juta, namun yang dicairkan justru Rp 800 juta, sebuah kesalahan fatal yang berujung pada korupsi besar-besaran.
Langkah Tegas Inspektorat
Kepala Inspektorat Maluku Barat Daya, Michael Rijoly, menyatakan bahwa inspektorat telah memerintahkan NL untuk mengembalikan uang tersebut, namun perintah ini diabaikan. Hingga saat ini, NL baru mengembalikan Rp 80 juta, sementara sisanya belum jelas nasibnya sehingga kasus ini harus diproses oleh kejaksaan.
Menggali Bukti Lebih Dalam
Hendra Pude menjelaskan bahwa bukti-bukti yang dikumpulkan, termasuk bukti transfer yang menunjukkan aliran dana ke berbagai pihak, akan dianalisis lebih lanjut. Jaksa memastikan setiap pelaku yang terlibat dalam skandal ini akan dihadapkan ke meja hijau.
Harapan Pada Masyarakat
Masyarakat diharapkan tetap bersabar menunggu hasil penyidikan yang akan segera diumumkan. Kejaksaan berkomitmen untuk membuka kasus ini secara transparan dan memastikan bahwa para pelaku korupsi tidak akan lolos dari jerat hukum. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan kerugian negara dapat dipulihkan.
Kritik dan Harapan
Langkah kejaksaan ini mendapat apresiasi sekaligus kritik. Masyarakat mendesak agar penegakan hukum tidak hanya berhenti pada NL, tetapi juga menyasar setiap pejabat yang terlibat, tanpa pandang bulu. Kejaksaan diharapkan bisa membuktikan komitmen mereka dalam memberantas korupsi yang selama ini menjadi momok bagi pembangunan daerah. Kejaksaan juga didorong untuk segera merilis hasil investigasi agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat.
Komentar