Malra, Kabarsulsel-Indonesia.com | Pj. Bupati Malra Drs. Jasmono, M.Si dalam kegiatan Forum Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Penyusunan Renja OPD Tahun 2025 berikut isi lengkap sambutannya.
Puji dan syukur patut Kita persembahkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa. Karena aras izin dan perkenaanNya, di kesemapatan ini Kita semua dikumpulkan dalam situasi dan keadaan yang baik adanya.
Hari ini Kita bersama-sama akan melangsungkan Forum Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Forum ini adalah forum yang sangat strategis dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 mengamanatkan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah sebagai forum antar pemangku kepentingan, guna harmonisasi dan penyelarasan program-kegiatan perangkat daerah. Melalui forum ini, kebijakan perencanaan makro daerah akan diterjemahkan dalam berbagai kebijakan sektoral sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.
Forum ini juga berperan sebagai ruang untuk sinkronisasi dan klarifikasi usulan musrenbang kecamatan. Usulan yang disampaikan melalui forum partisipatif di tingkat Desa dan Kecamatan, hari ini harus dapat diklarifikasi, diberikan kejelasan terhadap status usulan dimaksud. Apakah usulam diterima dan diakomodir ke dalam renja, atau ditolak dengan tentu harus disertai alasan serta argument yang rasional.
Forum perangkat daerah sebagai forum antar pemangku kepentingan, sejatinya merupakan forum untuk saling mengonfirmasi, memberikan pemikiran dan sekaligus ruang untuk dilakukan cross check. Usulan masyarakat yang bersifat Buttom Up, disinergikan dengan Kebijakan Daerah yang bersifat Top Down.
Ruang diskusi ini harus benar-benar dioptimalkan oleh seluruh peserta forum. Delegasi kecamatan dan stakeholder yang hadir memiliki hak yang sama untuk menyuarakan pemikiran[1]pemikiran maupun permasalahan, sesuai koridor dan mekanisme.
Dan olehnya itu, Saya ingin berpesan kepada seluruh peserta yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk mengikuti forum ini secara serius. Gali dan serap seluruh saran masukan yang disampaikan. Kaji dan telaah secara mendalam, agar hal-hal penting yang datang dari kebutuhan masyarakat, dapat benar-benar ditangkap, serta dijadikan referensi dalam perumusan program dan kegiatan yang diprioritaskan di tahun 2025.
Dalam hal peningkatan kualitas pelayanan Pekerjaan Umum, maka beberapa hal yang masih perlu untuk menjadi perhatian adalah:
- Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025 menempatkan 3 (tiga) isu tematik aktual, yaitu: penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, penanggulangan stunting serta pengendalian inflasi. Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan memainkan peran penting dalam upaya untuk penanganan isu tematik aktual dimaksud. Untuk itu, diharapkan adanya intervensi yang benar-benar selaras dengan upaya penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, penanggulangan stunting serta pengendalian inflasi di tahun 2023. Data pensasaran by name by address tersedia, dan terus diverifikasi serta divalidasi. Rumusan kebijakan, program dan kegiatan, untuk tahun 2025 hendaknya memperhatikan dengan sungguh-sungguh data pensasaran dimaksud. Baik untuk penduduk miskin, maupun penderita stunting.
- Salah satu kebutuhan dan urgensi pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 adalah ketersediaan bangunan dan gedung pemerintah daerah. Kondisi sarana prasarana yang terbatas perlu untuk dapat dicarikan solusi. Upaya-upaya strategis untuk penyediaan, rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung pemerintah perlu dilaksanakan di tahun 2025. Kawasan Pemerintah Daerah perlu ditata lebih baik lagi, bangunan-bangunan kantor perlu dibangun dan ditata secara baik guna menumbuhkan kawasan pemerintahan yang benar[1]benar terintegrasi guna menunjang pelayanan.
- Terhadap pengusulan masyarakat melalui forum musrenbang kecamatan, maka perlu diverifikasi secara lengkap. Perhatikan urgensi kawasan serta rasionalitas usulan terhadap kondisi dan kapasitas keuangan daerah. Jika ada usulan yang menurut sifatnya dapat didorong untuk pembiayaan dari sumber dana DAK atau APBN, maka disiapkan segala kelengkapannya. Pastikan hal-hal teknis seperti status lahan, gambar rencana, maupun data keseiapan dan kelengkapan lainnya terpenuhi secara lengkap.
- Tahun 2025 juga menjadi tahun pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ekonomi hanya akan tumbuh jika ditopang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Aksesbilitas dan konektivitas menjadi urat nadi bagi tumbuhnya perekonomian. Untuk itu, perencanaan infrastruktur konektivitas kawasan perlu disusun dan diatur secara baik. Pastikan aspek integrative kawasan yang memungkinkan, pembangunan jalan dapat memberikan menfaat ekonomi bagi masyarakat secara adil dan merata.
- Dalam rangkam penguatan ekonomi masyarakat, maka penyediaan ruang bagi aktivitas ekonomi masyarakat perlu untuk didorong. Kawasan perkotaan Langgur perlu dikembangkan dengan penyediaan pusat-pusat ekonomi, kuliner dan ekonomi kreatif. Tahun 2025, Dinas PUTR perlu mendorong penyediaan ruang dan pasarana ekonomi masyarakat pelaku UMKM. Kawasan Landmark, Watwahan, dan termasuk Taman Watdek dapat dikembangkan guna menjadi ruang ekonomi bagi masyarakat.
Selamat dan sukses untuk penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat di hari ini. Selamat bermusyawarah.
Komentar