Malra, Kabarsulsel-Indonesia.com | Memperhatikan Sikap Saudara Mudafarsyah Leisubun, SH (Ketua DPD KNPI Maluku Tenggara, terkait Press Release Permintaan Evaluasi terhadap Penjabat Bupati Maluku Tenggara, sehubungan dengan Konflik yang terjadi di Maluku Tenggara, yang beredar pada Akun Group WA, Kanal Media Sosial dan media On line.
Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Kadis Kominfo Kabupaten Maluku Tenggara Antonius Raharusun melalui rilis yang diterima media ini kembali menyampaikan beberapa hal diantaranya :
Pemerintah Daerah mengapresiasi Sikap Saudara Ketua DPD KNPI Maluku Tenggara yang telah turut menjalankan fungsi Kontrol atas penyelenggaraan Pemerintahan di Maluku Tenggara. tulis Anton dalam rilis pesan wa yang diterima media ini.
Kadis Kominfo Malra ini pun menulis jika berkaitan dengan pernyataan bahwa penjabat Bupati Maluku Tenggara pada hampir setiap konflik horizontal terkesan menghindar dan tidak ingin melakukan upaya rekonsiliasi dengan mengajak dan melibatkan Tokoh adat, tokoh agama, elemen pemuda supaya duduk bersama – sama untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan konflik, adalah sebuah pernyataan yang kami rasa keliru oleh karena pada Faktanya, Penjabat Bupati Maluku Tenggara serius dalam mengupayakan rekonsiliasi dengan pihak-pihak seperti yang disebutkan. Dokumentasi Foto dan Video dapat dilihat pada Akun FB Resmi Dinas Kominfo Maluku Tenggara dan Channel Youtube Diskominfo Maluku Tenggara.
Bahwa Penjabat Bupati Maluku Tenggara senantiasa hadir bahkan disaat Konflik sedang terjadi. Berdiri bersama-sama aparat TNI-POLRI meredahkan amarah dari mereka yang terlibat dalam konflik. Hal itu tentu menjadi ancaman bagi nyawa Penjabat Bupati, namun sadar akan tugas dan tabggungjawabnya, beliau mengambil resiko itu. (Dokumen Foto dapat dilihat). 
Hasil dari Pertemuan bersama Forkopimda, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Orang Kay Langgur, Penjabat Kepala Ohoi Ohoijang, Lurah Ohoijang Watdek, OPD Terkait dan pihak2 lainnya telah menghasilkan Kebijakan yang dituangkan dalam Maklumat maupun Press Release tegas Pemerintah Daerah sebagaimana dibacakan dan telah disebarluaskan. (Dapat dilihat pada Channel Youtube Diskominfo Maluku Tenggara).
Upaya Menjaga Kamtibmas, sesungguhnya bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah serta TNI-POLRI melainkan menjadi tanggungjawab bersama semua Komponen termasuk didalamnya KNPI Maluku Tenggara sebagai wadah berhimpun Organisasi Kepemudaan yang ada di Maluku Tenggara.
Alangkah bijaknya bila, DPD KNPI Maluku Tenggara turut bersama-sama Pemerintah Daerah dan TNI-POLRI mengusahakan resolusi atas Konflik yang terjadi sehingga Perdamaian bersama dapat dirasakan.
Demikian jawaban Pemerintah Daerah atas Sikap Saudara Ketua DPD KNPI Maluku Tenggara.
Komentar