Ambon.Kabarsulsel.Indonesia.Com.
Baru saja dilantik pengurus ICMI periode 2025-2030 Provinsi Maluku. kami berharap Pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas pelantikan ICMI pada hari ini.
ICMI juga diharapkan menjadi organisasi yang dapat membangun sinergitas dengan Pemerintah Provinsi dalam mendorong pembangunan di bumi raja-raja ini, ungkap Pj Gubernur Maluku Sadali Ie kepada wartawan saat konfrensi pers usai mengikuti pelantikan dan Silatwil MPW ICMI Maluku yang bertempat di hotel Santika Ambon, Senin (27/1/2025)
Menurut Sadali ada beberapa yang disampaikan oleh Gubernur terpilih Hendrik Lewerissa, persoalan mendasar yang kita hadapi namun dengan semangat kolaborasi dan kerjasama yang baik mudah-mudahan keberadaan ICMI ini dapat menjadi pendorong Semangat bagi kita semua dalam bekerja membangun kerjasama yang baik guna keberhasilan pembangunan di Provinsi Maluku.
Ditanya soal respon dari Pemerintah Maluku sebagai lumbung rempah-rempah, Kami memang sangat mendukung itu malah dari dulu itu sudah diperjuangkan menjadi lumbung Ikan Nasional. kita berharap Maluku menjadi Provinsi Kepulauan karena kita memiliki potensi yang cukup besar tadi disampaikan bahwa kontribusi produksi perikanan Maluku memberikan 37% dari jumlah total produksi sebesar 12 juta ton, artinya dengan potensi ini Maluku harus dijadikan lumbung pangan sektor perikanan yang sangat diharapkan oleh Gubernur terpilih.
Mudah-mudahan ini didukung oleh seluruh lapisan masyarakat dan para stakeholder terutama ICMI pada hari ini untuk kita sama-sama memperjuangkan apa yang menjadi harapan masyarakat Maluku dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di satu sisi dan di sisi yang lain membangun kesejahteraan masyarakat Maluku itu sendiri, harap Sadali.
Di kesempatan yang sama Gubernur terpilih Hendrik Lewerissa juga mengatakan bahwa, dengan potensi perikanan kita akan tetap fokuskan energi kita untuk memastikan sektor perikanan ini dikelola secara maksimal.
Nomenklatur Lumbung Ikan Nasional itu, perlahan-lahan diganti dengan industri hilirisasi sektor perikanan sebab jika LIN kadang-kadang Asosiasi berpikir orang itu menalogikan dengan lumbung padi di Jawa, namun yang paling substansi dan strategis itu potensi perikanan ini dikelola dengan tentu membangun industri. Karena itu disebut hilirisasi sektor perikanan.
Mudah-mudahan perlahan-lahan istilah lumbung ikan nasional itu ditransformasikan menjadi hilirisasi sektor perikanan di Maluku karena itu lebih konsektual dan lebih operasional.
Pasti harus kita lakukan karena itu sejalan juga dengan visi Pemerintahan Prabowo-Gibran yang tercantum dalam Asta Cita Pemerintah Prabowo-Gibran, jelas HL
Dikatakan HL Dalam 7 program Lawamena juga Sapta Cipta juga sudah kita kolaborasi dalam konteks Maluku. Substansinya memang hampir sama karena tidak mungkin visi Pemerintah Provinsi berbeda dengan visi Pemerintah Republik Indonesia.
Demikian juga diharapkan visi Pemerintah Kabupaten/Kota kedepan lewat sinkronisasi dan koordinasi biar sama juga. Tidak mungkin kita bergerak sendiri-sendiri karena tidak akan mungkin mencapai tujuan secara efektif. Oleh karena itu kita harus singkron dan untuk mewujudkan hilirisasi sektor perikanan infrastruktur pendukung adalah suatu prasyarat yang absolute. Pelabuhan-pelabuhan perikanan, pelabuhan-pelabuhan terintegrasi, infrastruktur listrik, telekomunikasi, jalan, jembatan dan sebagainya itu saling mendukung sebab hanya dengan memenuhi prasyarat dasar itu, bisa menjadi kondisi yang memungkinkan hilirisasi perikanan itu dapat terjadi.
Kita berharap di 5 Tahun masa pemerintahan ini semoga hilirisasi itu terjadi, ujar Lewerissa.
Untuk mewujudkan mimpi hilirisasi sektor perikanan lanjut HL, kami juga sementara mengupayakan komunikasi dengan Pemerintah Pusat, untuk memastikan bahwa penegakkan aturan di tiga wilayah pengelolaan perikanan itu dilakukan oleh Pemerintah Pusat, karena Maluku ini bagian dari NKRI maka kami terbuka untuk siapa saja yang ingin datang berinvestasi di Maluku termasuk sektor perikanan tetapi dengan syarat mereka harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dicontohkan, Misalnya di wilayah pengelolaan perikanan 718 ribuan kapal-kapal melakukan aktivitas penangkapan disana, entah itu 30 kroston atau diatas tapi yang terjadi adalah terjadi alih muat atau transitmen di laut, tidak pernah tercatat berapa ton ikan, udang dan cumi yang ditangkap atau biota laut lain yang ditangkap dan berapa kewajiban yang harus mereka bayar kepada Negara dan kepada Daerah. Maluku ini beratus-ratus tahun telah menjadi daerah yang dieksploitasi secara ekstraktif mulai dari kedatangan bangsa Eropa sedot kita lalu pergi. Sekarang ini kekayaan kita juga di ekstrak.
Maka itu kita minta kepada Pemerintah Pusat, tegakan aturan tentang penangkapan ikan terukur PIT.
PIT mewajibkan semua aktivitas penangkapan diarahkan ke pelabuhan pendaratan ikan supaya terkontrol oleh aparatur, oleh otoritas yang berwenang karena kalau tidak kita tidak akan mendapatkan manfaat apapun.
718 itu menjadi daerah yang dieksploitasi, 95% dari perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan dari luar dan terbanyak dari laut Pantura. Kita juga minta Pemerintah Pusat untuk tidak relaksasi aturan dalam artian harus menegakan aturan itu.
Kedepan kita butuh semua dukungan termasuk ICMI. Kita harus melihat ini sebagai isu utama bahwa, kekayaan kita selama ini di ekstrak tanpa memberikan kontribusi terbalik yang pantas dan wajar untuk kepentingan Maluku. Itu yang harus diperjuangkan untuk memastikan.
Situasi ini harus berubah, tidak bisa menyedot kekayaan kita lalu membiarkan rakyat Maluku miskin, daerah Maluku tertinggal.
Kami akan bentuk tim terpadu dari semua Otoritas terkait, Polair, AL, Dinas Perikanan, Bakamla, tegas Lewerissa.
Ketua Umum ICMI Arif Santri juga menegaskan bahwa, industrilisasi argo maritim yang ada di Maluku ini harus benar-benar didorong dan berbasis pada sains.
Karena itu ICMI harus menjadi hap dan mitra Perguruan Tinggi Unpatti dan perguruan-perguruan yang ada di Maluku untuk bisa mendampingi dan mensuport Gubernur dalam menciptakan polusi-polusi kebijakan yang berbasis pada data, berbasis pada sains. Ini penting dan semoga Maluku dapat menjadi teladan bahwa kebijakan-kebijakan terkait dengan pola seperti alam yang ada di Maluku semua berbasis pada sains.
Menurutnya, Maluku kaya akan sumberdaya Kelautan dan ini harus memberikan kesejahteraan yang maksimal kepada masyarakat dan perjuangan dalam kerangka perimbangan keuangan pusat dan daerah ini juga harus benar-benar diperjuangkan supaya benar-benar produksi hasil ikan, hasil Kelautan ini dapat memberikan keadilan ekonomi bagi masyarakat yang ada di Maluku karena jangan sampai kekayaan yang ada di Maluku dinikmati oleh orang luar di Maluku.
Saya yakin Gubernur punya komitmen besar untuk sama-sama masyarakat dan Perguruan tinggi serta ormas termasuk ICMI untuk mengawal bahwa keadilan ekonomi, keadilan sosial dan keadilan ekologis ini harus terwujud karena berkaitan dengan sumber daya alam maka prinsip keadilan ekologis lah yang harus benar-benar diwujudkan sehingga dengan agro maritim tadi inustri hasil agro maritim nilai tambah didasarkan oleh masyarakat Maluku.
Kelautan, perikanan dan rempah, ada laut dan perkebunan ini bisa menjadi motor penggerak dan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang ada di Maluku, tandas Arifin.
Terkait SDM Rektor Unpatti Ferdiy Leiwakabessy menambahkan bahwa, prinsipnya Unpatti siap untuk mendukung pemikiran-pemikiran dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dalam rangka pengembangan sumber daya manusia.
Kita tahu bahwa, paradigma tranformasional dari pendidikan tinggi kita, mengarah pada penguatan Perguruan tinggi sendiri Sains dan Teknologi serta penelitian dan pengembangan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Unpatti sebut Rektor, akan menjadi Center Of Akshelen yang mendukung seluruh kebijakan pemikiran dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat dan kita sudah menggagas Pusat unggulan Kepulauan yang akan memikirkan, meneliti, mengembangkan penelitian-penelitian yang mengarah pada penguatan sumbernya daya alam yang kita miliki, sekaligus itu menjadi apa yang disebut sebagai arsip lage Center Of Ekshelen di Maluku.
Saya yakin itu akan mendukung setiap kebijakan yang digalakkan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, tutup Rektor.
(M.N)
Komentar