Tiakur, Kabarsulsel-Indonesia.com | Tuduhan miring terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) kembali menyeruak. Kali ini, bukan pejabat publik yang angkat bicara, melainkan seorang tokoh muda vokal yang dikenal lantang mengkritik dan membela—Herman Saknohsiwy, atau yang akrab disapa “Emas”.
Dalam pernyataannya, Herman mengecam pemberitaan salah satu media online yang dinilainya tendensius dan sarat kepentingan. Sasaran kritik media itu adalah Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) MBD yang disebut-sebut tidak profesional dalam menjalankan tugas.
“Saya kecewa karena pemberitaan itu tidak berimbang. Ada upaya membentuk opini publik yang keliru, seolah Pokja ULP bekerja di luar koridor. Ini manipulatif dan tidak sehat untuk demokrasi lokal,” ujar Herman saat ditemui di Tiakur, Senin (21/7).
Ia menegaskan, pemberitaan yang tidak berdasar dan hanya mengandalkan asumsi bisa menjadi racun dalam proses pembangunan.
“Media punya kekuatan besar, tapi kekuatan itu jangan digunakan untuk memperkeruh suasana. Kroscek dulu fakta, baru layangkan kritik,” katanya.
Sorotan terhadap Herman bukan hanya soal pembelaan terhadap ULP. Ia turut dikaitkan dengan dugaan intimidasi terhadap seorang jurnalis berinisial R.M di sebuah kafe di Tiakur. Herman tidak tinggal diam. Ia membantah keras dan menyebut tudingan tersebut terlalu dibesar-besarkan.
“Saya tidak mengintimidasi. Saya hanya ingin menyampaikan pesan secara kekeluargaan. Jangan saling sikut, apalagi sesama orang daerah. Ini tentang menjaga energi positif dalam mendukung pemerintah daerah,” jelasnya.
Menurut Herman, ada skenario sistematis untuk menjatuhkan citra pemerintah daerah dengan menjadikan Pokja ULP sebagai kambing hitam.
Ia menyebutkan, sejauh pengamatannya, proses pengadaan di MBD telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, mengacu pada Perpres No. 16 Tahun 2018, Perpres No. 12 Tahun 2021, dan aturan terbaru Perpres No. 46 Tahun 2025.
“Tidak ada istilah main mata. Pokja ULP bekerja berdasarkan dokumen pemilihan dan aturan hukum yang jelas. Mereka menjalankan fungsi teknis, bukan politik,” ujarnya tegas.
Herman juga menampik bahwa ia ditugaskan mendekati jurnalis R.M.
“Itu inisiatif saya pribadi. Tidak ada pesan sponsor. Hubungan kami dekat, jadi saya merasa perlu meluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman,” katanya.
Menutup pernyataannya, Herman menyerukan rekonsiliasi dan kerja bersama. Ia mengajak semua elemen, termasuk media dan aktivis, untuk tidak terjebak dalam manuver politik yang melemahkan agenda pembangunan di MBD.
“Tatoki piring tarbae, bersatu lebe bae. Ini bukan soal siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling peduli. MBD butuh kolaborasi, bukan konflik,” tandasnya.
Dalam lanskap politik lokal yang sering kali dibumbui intrik dan saling tuding, suara seperti Herman mungkin terdengar janggal. Tapi bisa jadi, justru itulah yang dibutuhkan: suara penyeimbang yang menolak arus destruktif dan memilih jalan kompromi progresif.
Komentar