“Aneh Bin Ajaib” Perselingkuh Eksekutif – Legislatif KKT, Menghasilkan Penetapan Rp34 Milyar UP3

SAUMLAKI, Kabarsulsel-indonesia.com – Lagi lagi datangnya kritikan pedas datang dari Organisasi Kemasyarakatan Nasional berbasis Pemuda Katolik di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) terkait dengan penatapan pembayaran Rp34 milyar untuk membayar Utang Pihak Ketiga (UP3) yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan disetujui dengan pengetokan palu oleh Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Tak pelak, Namun mereka menuding telah terjadi hubungan “perselingkuhan ekor mata antara Eksekutif dan Legislatif.

Aksi keprihatinan yang ditunjukan oleh Pemuda Katolik Komisariat Cabang KKT, Jumat (21/10/2022) kemarin di Taman Kota, Saumlaki langsung mengundang Penjabat Bupati Daniel Edward Indey, Pimpinan DPRD, serta perwakilan Anggota DPRD KKT dalam hal ini mantan Ketua DPRD Jaflaun Omans Batlayeri dan Ketua Komisi B DPRD Apolonia Laratmase, Namun Sayangnya, yang mengkonfirmasi kehadiran hanyalah Ketua Komisi B. Sementara yang lainnya, Di abaikan undangan tersebut.

“Kami tidak akan melakukan aksi jalanan, kami hanya ingin berdiskusi secara terbuka di tempat terbuka. dan kami pun di batasi. Olehnya itu kami hindari berdiskusi pada media sosial, baik lewat WhatsApp Group maupun Facebook, agar tidak menimbulkan multitafsir yang berujung mengeluarkan kata-kata tak pantas antara anggota group terkait masalah UP3 yang angkanya fantastis ini,” tandas Ais salah satu anggota Pemuda Katolik yang terlibat dalam aksi dimaksud.

Dari hemat kami para pemuda di Bumi Duan Lolat ini, Bahwa aksi keprihatinan yang dilakukan ini Tujuan pertama adalah untuk mendengar dan berdiskusi langsung terkait dengan alasan apa yang akhirnya sampai mendorong Pemda kembali mengusulkan angka Rp34 milyar dan disetujui DPRD di tengah kondisi keuangan daerah yang defisit ini. Mereka menilai, keputusan untuk membayar puluhan milyar tersebut hanya kepada satu orang pengusaha sangat kontradiktif dengan situasi carut-marut keuangan daerah.

Tudingan perselingkuhan atau main ekor mata antara Legislatif dan Eksekutif yang diberikan kepada Pemda dan DPRD kini sangat menguat tentang isu iming iming tentang pemberian fee sebesar Rp15 persen jika Rp34 milyar tersebut digoalkan.

“Jadi ini gambaran bahwa daerah ini sementara dipimpin oleh orang-orang munafik yang hanya mengejar kepuasan syahwatnya” tegas Ais.

Sementara itu, Koordinator Aksi Anders Luturyali, menegaskan bahwa kalau ketidak hadiran pihak eksekutif dan legislatif, Maka dalam aksi ini memberi keyakinan bagi pihaknya, bahwa telah terjadi skenario besar untuk menguasai APBD daerah ini. Tak tanggung tanggung, karna pihaknya menuding bahwa telah terjadi nego-nego belakang layar untuk mengamankan kepentingan kelompok tertentu.

“Ruang-ruang khusus yang di sembunyikan di belakang dunia maya, Karna dimana mereka duduk manis, Disitulah wibawa jabatannya,” tandas dia.

Ditegaskan dari organisasinya bahwa sepakat yang namanya utang itu haruslah dibayar, kepada siapapun itu tidak dipersoalkan. Tetapi kita harus digarisbawahi bahwa rakyat juga berhak untuk mendapat penjelasan tentang hal ini, karena yang dipakai adalah uang rakyat, uang negara, dan harus terbuka dan transparan.

“Semestinya Rakyat Bumi Duan Lolat harus mendapat penjelasan pasti tentang putusan ini. Lagian saat dilakukan daerah ini sedang tidak baik-baik alias sakit, Bahkan juga pejabat Bupati dan DPRD sendiri yang mengatakan bahwa daerah ini sedang kolaps, defisit, dan lainnya yang dapat menggambarkan bahwa daerah ini sedang sekarat, Dan Kami ingin meminta penjelasan sebingga putusan pembayaran ini ditampung pada APBD perubahan 2022.? dan ini sudah bagaimana dengan hak atau tunjangan pegawai ASN atau Non ASN bahkan BUMD atau Nakes dan lainnya? Bagaimana dengan utang pekerjaan kontraktor yang sudah selesai kerja balasan bulan hingga tahun dari kontrak yang belum terbayar? Dan ingat bahwa masih ada pertanyaan lain,” “urainya.

Olehnya itu, Jangan salahkan kami,jika ada pernyataan bahwa telah terjadi perselingkuhan antara Legislatif- Eksekutif yang telah memuluskan kepentingan kelompok tertentu. Olehnya sebab itu, Kami akan tetap mengawal masalah ini dengan agenda yang berbeda dari aksi ini. “Tutup.

Komentar