Ambon,Kabarsulsel-Indonesia.com. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Sadali Ie menghadiri Forum Pakar Maritim dengan tema, Net Gain Biodiversity, Warisan Ekologis Untuk Maluku Dan Indonesia, yang diselenggarakan oleh Yayasan Garuda Di Lautku bekerjasama dengan Komandan TNI Angkatan Laut IX (Koderal IX) bertempat di Raja Seafood Restoran Jln Wolter Monginsidi secara Hybrid, pada Selasa (24/2/2026).
Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Besar karena atas segala nikmat dan penyertaan-Nya kita semua diberikan kesempatan berkumpul dalam Forum Pakar Maritim pada hari ini, sebuah Forum strategis yang mengusung tema, “Net Gein Biodiversity Warisan Ekologis Maluku dan Indonesia” ungkap Sadali mengawali sambutan Gubernur Maluku.
Maluku merupakan Provinsi Kepulauan dengan luas laut mencapai 92% yang terdiri dari 1.420 buah pulau serta memiliki garis panjang pantai kurang lebih 10.914 km, secara geografis berada di jantung segitiga terumbu karang dunia yang menjadikan sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut yang penting didunia.
Oleh karena itu, setiap kebijakan pembangunan di Maluku termasuk pembangunan energi Nasional didaerah pesisir dan laut tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab ekologis dan sosial dalam konteks ini konsep Net Gain Biodiversity (NGB) menjadi sangat relevan karena menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya bertujuan meminimalkan dampak negatif tetapi juga harus mampu menghasilkan manfaat ekologis yang lebih besar dibandingkan dengan potensi kerusakan yang ditimbulkan.
Pada Nonfrens OC ke-9 di Athena Yunani tahun 2024 lalu, pemerintah Indonesia telah menyampaikan komitmen Global untuk memperluas kawasan konservasi pesisir dan laut hingga 30% atau setara dengan 95,5 juta hektar Pada tahun 2045. Provinsi Maluku menyambut komitmen tersebut dengan langkah nyata, namun kita juga harus jujur melihat realitas ekonomi Maluku saat ini, ekonomi dari laut Maluku belum memberikan dampak yang signifikan bagi pengentasan kemiskinan.
Maluku sebagai daerah penghasil sumber daya laut dan energi pada kenyataan belum mendapatkan bagi hasil yang adil. Mudah-mudahan lewat Forum ini salah satu rumusan juga dalam bagaimana mengimbangkan pembagian hasil laut itu untuk menjadi balens hi dengan memberikan porsi lebih besar dari Provinsi penghasil.
Disektor minyak dan gas bumi, pengelolaan partisipasi sebesar 10% untuk Provinsi Maluku hingga saat ini belum mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi pemerintah daerah maupun masyarakat. Maluku secara luas memiliki potensi migas yang sangat besar dengan 16 cikungan Migas yang tersebar di 12 titik, dari jumlah tersebut 1 cikungan berada pada tahap pengembangan yakni Blok Masela serta 1 cikungan minyak yang telah berproduksi yaitu Bula dan Non Bula.
Potensi strategis ini seharusnya dapat memberikan manfaat langsung dan signifikan bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Maluku. Provinsi Maluku juga memberikan kontribusi besar bagi Biodiversity Global secara tata ruang kita telah mengalokasikan ruang laut untuk kepentingan konservasi melalui kawasan konservasi laut seluas 4,4 juta hektar dan proses efektif konservasi sebanyak 93 lokasi dari luas wilayah tersebut.
15 kawasan konservasi daerah telah ditetapkan dengan total luasan 2.677.405,61 hektar serta tujuh kawasan dalam status pencanangan. Kontribusi ini adalah kesempatan nyata Maluku bagi ekonomi biru dengan ketahan ekologi Nasional maupun global.
Oleh karena itu, sudah saatnya ada terobosan kebijakan bagi hasil berbasis Biodiversitas. Demikian juga disektor perikanan. Potensi perikanan Maluku sebesar 36,52% selama ini belum memberikan dampak positif bagi kemajuan daerah.
Salah satu penyebabnya adalah relaksasi kebijakan penangkapan ikan terukur yang memungkinkan terjadinya alih muat hasil tangkapan ikan, sehingga nilai tambah ekonomi tidak dinikmati oleh masyarakat Maluku. Sistim dana bagi hasil dipihak Perikanan yang diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 2022 menetapkan bahwa, pembagian itu 80 20%, 20 untuk pusat, 80 dibagi untuk seluruh kabupaten kota di Republik ini.
Tuntutan perusahaan perikanan dan pungutan hasil perikanan lanjut Sekda, dibagikan secara merata ke seluruh kabupaten di Indonesia. Skema ini pada kenyataan merugikan Maluku sebagai daerah penghasil. Ketidakadilan dalam menetapkan sumber daya alam ini apabila dibiarkan bukan hanya berdampak pada kesejahteraan tetapi juga berpotensi menjadi sumber kerawanan sosial dan keamanan.
Dalam konteks inilah kami yakin Forum Maritim ini memiliki peran yang sangat strategis,
1.Dapat merumuskan rekomendasi teknis penerapan NGB khususnya dalam proyek-proyek pesisir dan laut. Seperti proyek Blok Masela.
2.Membangun sinergi antara pemerintah, industri, akademisi, masyarakat dan khusus Maritim.
3.Menegaskan Maluku sebagai model Nasional dan Internasional. Integrasi antara pembangunan energi, konservasi, Biodiversity dan yang bertujuan mengentaskan kemiskinan.
Gubernur melalui sambutannya mengharapkan agar Forum ini dapat menghasilkan dokumen teknis drap indikator keberhasilan NGB tentang kolaborasi multi sektor serta narasi strategis tentang warisan ekologis Maluku sebagai bagian dari diplomasi energi dan konservasi Indonesia.
Semoga dari Maluku kita tidak hanya membangun energi untuk hari ini tetapi juga mewariskan talut yang sehat, berdaulat dan mensejahterakan untuk generasi masa depan, tutup Sekda mengakhiri sambutan Gubernur Maluku.
Hadir pada acara tersebut, Wakil Kepala BRIN Prof.Dr.Ir Amarulla Octavian, Pembina Yayasan Garuda Lautku, Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas,S.H
Sedangkan hadir menjadi Invited Speakersnya antara lain, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, Dirjen Pengelolaan Kelautan Ir.Koswara, M.P.,Dekan FPIK Unpad Dr. sunarto,S.Pi.,M.Si, Panglima Koarmada III Laksda TNI Dato Rusman SN,S.E.,M.Si.,M.Tr.Opsla. moderator Dekan FPIK Unpatti Prof.Dr.Yoisye Lopulalan, S.Pi.,M.Si
(M.N)
Komentar