Maluku Tenggara, Kabarsulsel-Indonesia.com | Sebuah ironi besar terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara. Gedung CAT (Computer Assisted Test), yang dibangun dengan anggaran fantastis sebesar Rp 3,5 miliar, kini terbengkalai dan justru menjadi sarang nyamuk. Gedung yang seharusnya dimanfaatkan untuk seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) 2024 ini, sama sekali tidak digunakan.
Akibatnya, para peserta dari Kabupaten Malra harus menempuh perjalanan ke Kota Ambon untuk mengikuti seleksi, yang tentu saja menambah beban finansial hingga jutaan rupiah.
Ketidakjelasan Fungsi Gedung CAT: Pemborosan yang Mencurigakan
Seorang tokoh masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara, K.J, mengungkapkan kekecewaannya.
“Kita bicara soal anggaran yang sangat besar, Rp 3,5 miliar. Gedung megah yang seharusnya dipakai untuk seleksi CASN malah tidak difungsikan. Kemanakah transparansi Pemda? Ini jelas pemborosan yang mencurigakan,” kata K.J dengan nada tegas.
Menurut K.J, ada dugaan kuat bahwa pembangunan gedung tersebut bermasalah, dan ia mendesak aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, untuk segera melakukan penyelidikan.
“Ini uang rakyat, dan kita punya hak untuk tahu. Jangan sampai gedung ini hanya jadi monumen pemborosan tanpa ada pertanggungjawaban,” tambahnya.
Biaya Jutaan untuk Seleksi di Ambon: Beban Berat bagi Masyarakat
Bukan hanya soal gedung yang mangkrak, para peserta seleksi CASN juga harus menanggung beban besar akibat pemindahan lokasi seleksi ke Ambon. Berikut rincian perkiraan biaya yang harus dikeluarkan oleh setiap peserta:
– Tiket PP (Tual-Ambon):
– Tual-Ambon: Rp 336.000 – 350.000
– Ambon-Tual: Rp 336.000 – 350.000
– Tiket Pesawat: Rp 1.176.000
– Biaya Makan:
– Pagi: Nasi Kuning + Air Mineral: Rp 15.000
– Siang: Nasi Padang/Nasi Ikan + Air Mineral: Rp 23.000 – 25.000
– Malam: Nasi Ikan/Nasi Goreng + Air Mineral: Rp 25.000 – 30.000
– Tempat Tinggal:
– Penginapan: Rp 250.000 ke atas per malam
– Kos-kosan: Rp 250.000 ke atas (tergantung selera, lokasi, dan lama tinggal)
– Tinggal dengan keluarga: Bisa lebih murah atau justru lebih mahal, tergantung kondisi.
– Transportasi:
– Mobil penumpang: Rp 5.000 ke atas per perjalanan
– Maksim (ojek online): Harga bervariasi sesuai jarak
– Sewa motor per hari: Rp 35.000 ke atas (tergantung jenis motor dan lokasi sewa)
– Jadwal Kapal:
– KM Nggapulu: 16 Oktober
– KM Tatamailau: 19 Oktober
– KM Nggapulu: 30 Oktober
Dengan biaya sebesar ini, para peserta yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah tentu semakin terbebani.
“Harusnya Gedung CAT yang ada di Malra bisa difungsikan. Apalagi, BPKSDM sudah mewajibkan biaya Rp 50.000 untuk penggunaan laboratorium komputer, padahal para peserta tetap harus ke Ambon,” keluh K.J.
Pemerintah Dinilai Lalai: Koordinasi Lemah dan Tidak Memikirkan Rakyat
Kritikan juga diarahkan kepada Pemda Malra dan BPKSDM yang dinilai tidak becus mengelola fasilitas dan tidak peduli pada nasib masyarakat.
“Koordinasi yang lemah antara BPKSDM, Pejabat Bupati, dan Sekretaris Daerah hanya memperburuk situasi. Jika memang ada masalah teknis di Gedung CAT, seharusnya Pemda memberikan solusi cepat agar seleksi bisa dilaksanakan di Malra, bukan justru memindahkan beban kepada masyarakat,” tegas K.J.
Ia menekankan bahwa Sekretaris Daerah memiliki peran penting sebagai penanggung jawab tertinggi birokrasi di kabupaten, dan harus memastikan bahwa pelayanan publik berjalan lancar.
“Ini bukan hanya soal jabatan politik Bupati, tapi tentang keberpihakan kepada rakyat. Jika Pemda tidak bisa mengatasi masalah ini, maka jangan salahkan jika masyarakat merasa kecewa dan menuntut transparansi,” lanjut K.J.
Desakan Penyelesaian dan Usut Tuntas Penggunaan Anggaran
K.J dan sejumlah masyarakat mendesak agar Pemda Malra segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah ini.
“Kami juga mendesak aparat penegak hukum untuk menyelidiki pembangunan Gedung CAT ini. Jika ada penyalahgunaan anggaran, harus ada yang bertanggung jawab. Rakyat tidak bisa terus dirugikan dengan proyek yang tidak jelas hasilnya,” pungkas K.J.
Dengan banyaknya keluhan dari peserta seleksi dan masyarakat, Pemerintah Daerah Malra kini berada di bawah sorotan tajam. Jika tidak segera ada tindakan nyata, kekecewaan masyarakat bisa berujung pada hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah.
Komentar