Fakfak, Kabarsulsel-Indonesia.com | Di tengah tekanan fiskal dan penurunan pendapatan daerah, Fraksi Karya Demokrasi Perjuangan Nasional Indonesia DPR Kabupaten Fakfak menegaskan perlunya kebijakan anggaran yang lebih presisi, inklusif, dan berpihak pada kebutuhan riil masyarakat. Hal itu disampaikan dalam Rapat Pleno Ke-Dua Rapat Paripurna Ke-Enam Belas DPRK Fakfak Masa Sidang Ketiga Tahun 2025, saat fraksi tersebut menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2026.
Fraksi ini menilai tema pembangunan Fakfak 2026—“Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Peningkatan Produktivitas Pangan dan Energi Daerah yang Didukung oleh Infrastruktur, Iklim Investasi serta Tata Kelola Pemerintahan yang Handal, Kondusif, Efektif dan Efisien Berlandaskan Kearifan Lokal”—sebagai tema yang relevan dan kontekstual. Tema tersebut dinilai mampu menjawab tantangan daerah, terutama dalam pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.
Namun demikian, Fraksi Karya Demokrasi mengingatkan bahwa relevansi tema pembangunan harus diikuti oleh implementasi program yang terukur, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat. “Tanpa tata kelola anggaran yang disiplin dan efisien, visi pembangunan yang besar berisiko tinggal di atas kertas,” demikian disampaikan dalam forum paripurna.
Sorotan tajam diarahkan pada proyeksi pendapatan daerah Fakfak tahun 2026 yang diperkirakan turun sebesar 6,73 persen, dari Rp1,358 triliun pada 2025 menjadi Rp1,267 triliun. Penurunan ini terutama dipicu oleh berkurangnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat hingga 7,42 persen atau sekitar Rp96 miliar. Kondisi ini, menurut fraksi, menuntut kecermatan pemerintah daerah dalam mengelola belanja dan memaksimalkan sumber-sumber pendanaan alternatif secara akuntabel.
Fraksi Karya Demokrasi mendorong pemerintah daerah untuk lebih agresif menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui diversifikasi sektor produktif, seperti pariwisata, perikanan, pertanian, serta pemberdayaan UMKM lokal. Kendati proyeksi PAD 2026 meningkat 15,44 persen, kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih sangat kecil, yakni sekitar 2,71 persen. “Upaya ini patut diapresiasi, tetapi harus dibarengi inovasi kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan,” tegas fraksi.
Selain persoalan pendapatan, Fraksi Karya Demokrasi juga menyoroti lemahnya serapan anggaran tahun 2025 yang hanya mencapai 81,13 persen. Sejumlah OPD bahkan mencatatkan serapan di bawah 60 persen, di antaranya Dinas Perikanan dan Kelautan, Inspektorat Daerah, Bappelitbangda, serta Badan Pendapatan Daerah. Fraksi mempertanyakan apakah rendahnya serapan ini disebabkan oleh lemahnya penagihan, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, atau adanya program yang gagal dijalankan.
Dalam pandangan umumnya, fraksi juga meminta penjelasan eksekutif terkait kesinambungan program bantuan seragam dan perlengkapan sekolah yang sempat menuai polemik pada 2025. Program yang baru pertama kali dijalankan itu dinilai membutuhkan perencanaan yang lebih matang agar tepat sasaran dan tidak kembali menimbulkan persoalan di tahun anggaran berikutnya.
Tak luput dari perhatian, alokasi pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp5 juta untuk sisa penyertaan modal daerah pada PT Bank Papua juga diminta penjelasan lebih rinci, khususnya terkait urgensi, manfaat, dan kontribusinya terhadap penguatan ekonomi daerah.
Menutup pandangannya, Fraksi Karya Demokrasi Perjuangan Nasional Indonesia menegaskan bahwa RAPBD Fakfak 2026 telah menunjukkan arah kebijakan yang visioner. Namun, fraksi mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh ketepatan sasaran, efektivitas pelaksanaan, dan keberpihakan nyata pada kesejahteraan masyarakat Fakfak secara merata.
Komentar