Fakfak, Kabarsulsel-Indonesia.com | Pemerintah Kabupaten Fakfak menyatakan kesiapannya mendukung penuh program Sekolah Rakyat berasrama yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare di Distrik Mbahamdandara untuk pembangunan kompleks pendidikan terpadu yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan kapasitas hingga 1.000 siswa.
“Lahan sudah siap. Kami sudah serahkan semua dokumen pendukung ke Kementerian Sosial,” ujar Samaun dalam wawancara via telepon, Selasa pagi, 27 Mei 2025.
Rencana pembangunan ini menjadi bagian dari program nasional Sekolah Rakyat yang akan diluncurkan secara serentak di sedikitnya 100 lokasi di seluruh Indonesia.
Program tersebut difokuskan untuk memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Presiden Prabowo menyampaikan peluncuran program ini dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Senin, 5 Mei lalu.
Ia menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam memastikan kesiapan lahan dan data dukung, sekaligus menyampaikan apresiasi atas respons cepat dari lebih dari 200 bupati dan wali kota di seluruh Indonesia.
Bupati Samaun menjelaskan, pilihan lokasi di Distrik Mbahamdandara bukan tanpa alasan. Wilayah ini dinilai strategis karena akan memudahkan akses pendidikan bagi anak-anak dari kampung-kampung terpencil seperti Teluk, Tomage, Kokas, Patipi, Arguni, hingga Kayauni.
“Selama ini mereka harus ke kota untuk sekolah. Dengan sekolah rakyat ini, semua bisa dipusatkan di satu kawasan, dan tentu berpola asrama agar tidak terbebani ongkos hidup harian,” kata Samaun.
Menurutnya, pembangunan akan dimulai pada tahun anggaran 2025 jika seluruh proses administrasi rampung dalam waktu dekat. Namun, jika terjadi keterlambatan, proyek tersebut akan dialokasikan pada APBN 2026.
Pemerintah pusat telah memasukkan sekolah rakyat dalam prioritas anggaran pendidikan dengan dukungan penuh dari Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Kami berharap tim kementerian bisa segera turun untuk observasi lapangan. Kami juga siap menerima tim gabungan dari BPS, Bappenas, hingga Kementerian Keuangan,” ujar Samaun optimistis.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengungkapkan bahwa alokasi untuk program sekolah rakyat sudah tercantum dalam struktur anggaran pendidikan tahun 2025. Pemerintah memastikan bahwa komitmen terhadap anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN tetap terjaga.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan, hingga Februari 2025, realisasi belanja pendidikan telah mencapai Rp76,4 triliun atau 10,6 persen dari total pagu sebesar Rp665 triliun.
Anggaran tersebut akan mendukung berbagai program prioritas seperti revitalisasi sekolah, pembangunan sekolah unggulan, makan bergizi, hingga digitalisasi pembelajaran.
Dengan model pembangunan baru berbasis lahan dan fasilitas modern, Sekolah Rakyat berasrama diharapkan mampu menjadi tonggak pemerataan pendidikan nasional.
Selain membuka akses bagi kelompok termiskin, program ini digadang-gadang memperkuat mobilitas sosial dan mencetak generasi tangguh menuju Indonesia Emas 2045.
Komentar