Malra, Kabarsulsel-Indonesia.com | Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara kembali disorot. Kali ini, keluarga Alm Markus Rahakbauw meluapkan kekecewaan mendalam terhadap sikap dinas yang dinilai tebang pilih dan tidak menghargai jasa para abdi negara.
Alm Markus Rahakbauw, seorang ASN yang telah mengabdi selama kurang lebih 40 tahun, meninggal dunia pada 23 Februari 2025 di Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, Ohoijang.
Sebagai bentuk penghormatan, pihak keluarga telah berupaya berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Maluku Tenggara guna meminta penyelenggaraan upacara kedinasan dalam prosesi pemakaman yang dijadwalkan pada Selasa pukul 09.00 WIT.
Namun, harapan itu sirna. Tak satu pun perwakilan dari Dinas Pendidikan hadir. Upacara kedinasan yang seharusnya menjadi bentuk penghargaan bagi pengabdian Alm Markus Rahakbauw selama puluhan tahun dikesampingkan begitu saja.
“Apa yang dilakukan Dinas Pendidikan ini benar-benar mencoreng harkat dan martabat keluarga besar kami. Alm bertugas di Malra sejak awal karier ASN-nya hingga pensiun sebagai pengawas, tapi saat wafat, justru diabaikan begitu saja. Apakah pengabdian selama puluhan tahun itu tak ada artinya?” ujar adik Alm dengan nada geram.
Keluarga menilai ada indikasi sikap pilih kasih dari Dinas Pendidikan yang dipimpin oleh Umar Hanubun. Lebih jauh, keluarga menduga hal ini berkaitan dengan kepentingan politik pasca-Pilkada, di mana ada indikasi pengistimewaan terhadap pihak tertentu, sementara yang lain diperlakukan semena-mena.
“Pemerintahan ini bukan milik segelintir orang atau kelompok tertentu. Seharusnya, dinas ini bekerja profesional dan menghargai setiap ASN yang telah mengabdikan diri untuk daerah ini,” tegasnya.
Keluarga Alm Markus Rahakbauw menuntut Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara segera mengevaluasi Kepala Dinas Pendidikan beserta jajarannya.
“Jika model kepemimpinan seperti ini dibiarkan, maka jangan harap dunia pendidikan di Malra akan berkembang,” pungkasnya.
Tindakan semena-mena seperti ini harus dihentikan sebelum kepercayaan publik terhadap pemerintahan semakin runtuh. Kini, masyarakat menunggu langkah tegas dari pimpinan daerah: Akankah ada evaluasi dan sanksi? Ataukah sikap tak berperikemanusiaan ini akan terus dibiarkan?
Komentar