Tual, Kabarsulsel-Indonesia.com | Jauh sebelum Kota Tual lahir, Laut telah menjadi ruang hidup bahkan ruang juang untuk mempertahankan kedaulatannya Bagi Orang kei Laut adalah pemersatu suku, RAS, warna kulit dan kebudayaan yang datangnya dari luar kemudian Bersatu padu menjadi “Ain ni Ain sebagaimana 12 ” Hukum adat Larvul Ngabal ” falsafah hidup orang basudara di Kepulauan kei.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007, Luas Wilayah Kota Tual 19.088,29 Km² terdiri dari luas daratan 352,66 Km² (1,33%) dan luas lautan 18.736 Km² (98,67%). Kota Tual Kepulauan (city of small islands) merupakan gugusan pulau-pulau kecil yang terdiri dari 66 pulau, 13 pulau diantaranya berpenghuni, ang terdiri dari 66 pula buldan perikanan yang melimpah serta kondisi pulau-pulau kecil dan pesisir yang indah permai karena dikelilingi pasir putih.
Melihat luas Kota Tual yang 98% adalah laut saya jadi teringat pesan Bung Karno pada saat membuka Institut Angkatan Laut (IAL) di Surabaya (1953). Dalam pidatonya Bung Karno berpesan, “Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti seluas- luasnya. Bukan sekadar menjadi jongos di kapal. Bukan! Tetapi bangsa pelaut dalam arti Cakrawati Samudera, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, armada niaga bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang laut itu sendiri.”
Pembangunan Kota Tual ke depan di butuhkan Transformasi kultural dan struktural dalam menghadapi tantangan Pembangunan Kota Tual yang berbasis Kelautan, Perikanan dan Kepulauan yaitu:
Pertama, transformasi paradigma dan komitmen dalam memandang laut Kota Tual sebagai halaman depan. Kebijakan Pemerintah Kota Tual haruslah mendukung pengelolaan sumber daya Kemaritiman yang memberikan dampak besar bagi peningkatan perekonomian Masyarakat.
Kedua, transformasi kelembagaan dan tata kelola untuk menciptakan pengelolaan pemanfaatan laut Kota Tual yang lebih efisien, transparan, dan inklusif. Diperlukan penerapan prinsip-prinsip pengembangan industri kelautan berdasarkan Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) dengan mendorong pembangunan ekonomi yang berbabsis maritim, Pariwisata Bahari serta yang terpenting adalah menghadirkan investasi yang kreatif dan inovatif agar tercipta lapangan kerja dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketiga, transformasi ekonomi untuk mewujudkan laut Kota Tual sebagai sumber kemakmuran yang harus dikelola secara modern, adil, dan lestari. Pembangunan sudah seharusnya di arahkan ke Pesisir, Laut dan pulau-pulau terluar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran Rakyat Kota Tual.
Warisan budaya kemaritiman dari Tuhan dan Leluhur (Duad Nit) yang tercermin dalam kearifan lokal Masyarakat Kota Tual (Kepulauan Kei), adalah bentuk inisiasi dalam memandang laut sebagai ruang hidup yang harus dijaga kelestariannya. Kini Sudah saatnya Kota Tual menjadikan Laut sebagai sumber kejayaan. Dengan semangat Maren dan Marhaen ” Mari katong panggayong sama-sama baku kele toma maju”, Kita harus bekerja sekeras-kerasnya menjadikan Kota Tual sebagai KOTA MARITIM yang handal di Provinsi Maluku, di Indonesia bahkan di Dunia Internasional, Kata Bung Karno “Warisi Lautnya, Bukan Gelombangnya ..!!
Sedikit penjelasan biografi Dr. Baharudin Farawowan, S.H., M.H., CMLC
Pekerjaan :
1. Tenaga Ahli DPR RI
2. Advokat/Pengacara di Jakarta
Pengalaman di Bidang Kemaritiman
Nasional dan Luar Negeri :
• Ketua DPP KNPI Bidang Maritim Periode 2015-2018
• Pendiri dan Ketua Umum DPP Gerakan Poros Maritim Indonesia (GEOMARITIM) 2017 – Sekarang
• Duta Diplomasi Perbatasan Negara, Kementerian Luar Negeri Tahun 2017
• Anggota Delegasi Indonesia dalam Konfrensi Laut Dunia (OOC) Tahun 2018
• Pembicara (Narasumber) Kedaulatan Maritim Indonesia pada Badan Keamnan Laut (BAKAMLA) Republik Indonesia (Setiap Tahun)
• Penulis Buku: Beta Indonesia, Beta Bangga jadi Bangsa Maritim dan Buku kedua dengan Judul: Bahar & Bahari.
Komentar