Langgur, Kabarsulsel-Indonesia.com | Aroma busuk menyengat di kawasan Pokarina, Kabupaten Maluku Tenggara, akibat lokasi pembuangan sampah yang tidak terurus.
Warga geram, tetapi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat justru menunjukkan sikap yang jauh dari profesional.
Bahkan, Kepala Dinas DLH, Corneles Rettob, diduga melontarkan penghinaan terhadap Ketua PWI Maluku Tenggara, Agustinus B. Rahakbauw, saat persoalan ini disorot di media sosial.
Permasalahan ini bermula dari tumpukan sampah yang mengganggu aktivitas warga dan siswa di tiga sekolah di kawasan Pokarina. Bau menyengat tak tertahankan, bahkan menembus masker yang dikenakan warga.
Warga telah berulang kali meminta DLH untuk memindahkan kontainer sampah ke lokasi yang lebih layak, namun hingga kini tak ada tindakan nyata.
“Saya sudah koordinasi dengan Kadis DLH, minta supaya lokasi pembuangan sampah ini dipindahkan. Beliau awalnya responsif dan berjanji akan berkoordinasi dengan bidang terkait. Tapi ternyata, semua janji itu hanya omong kosong,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Ketika masalah ini disorot melalui siaran langsung di media sosial, Kadis DLH justru merespons dengan pernyataan yang tak pantas. Dalam percakapan grup WhatsApp internal DLH, Corneles Rettob diduga menyebut Ketua PWI Maluku Tenggara sebagai “Bahalul” atau bodoh.
Hal ini memicu kemarahan publik, mengingat seorang pejabat publik seharusnya beretika dalam berkomunikasi dan menghormati kritik dari masyarakat serta media.
Sikap arogan ini jelas bertentangan dengan regulasi yang berlaku. PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang telah diperbarui menjadi PP 94 Tahun 2021, secara tegas mengatur kewajiban ASN untuk menjaga etika profesi.
Bahkan, dalam UU No. 20 Tahun 2023 Pasal 9 Ayat 2, pejabat negara diwajibkan untuk berperilaku profesional dan tidak melakukan tindakan yang merendahkan martabat individu atau institusi lain.
Aktivis dan masyarakat menilai tindakan Corneles Rettob mencederai citra ASN dan mendesak Bupati Maluku Tenggara untuk segera mengevaluasi serta mencopotnya dari jabatan Kepala DLH.
“Kalau Bupati ingin pemerintahannya bersih, maka pejabat seperti ini harus dicopot. Jangan biarkan mental pejabat arogan dan anti-kritik berkembang di pemerintahan,” ujar seorang tokoh masyarakat.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Bupati Maluku Tenggara maupun dari pihak DLH terkait polemik ini. Warga berharap tindakan tegas segera diambil demi menjaga integritas pemerintahan dan kenyamanan lingkungan di Pokarina.
Komentar