Ambon,Kabarsulsel-Indonesia.com. Usai dilantik oleh Walikota Ambon sebagai Raja Negeri Urimessing Amarima, Felix Audy Tisera yang ditemui para wartawan di dusun Siwang Jumat (30/5/5/2025) menyampaikan bahwa
Di Negeri Urimessing ini, Banyak hal yang perlu dibenahi terkait dengan tata kelola pemerintahan Negeri bahkan dengan Kementerian-kementerian dalam menjalankan program di 5 kampung.
Seperti yang disampaikan Pak Walikota bahwa untuk mengatasi rentan kendali jarak pelayanan publik yang cukup jauh bahkan dari satu kampung mesti melewati beberapa Negeri baru bisa sampai ke kampung yang lain, contohnya dari Kusu-Kusu sampai di Seri, Siwang ke Seri harus melewati negeri Amahusu, Nusaniwe bahkan Latuhalat.
Ke depan rentan kendala itu menjadi perhatian penting supaya bisa lebih di minimalisir tentang jarak bahkan pelayanan publik yang dulunya agak panjang, Bagaimana strategi ke depan agar bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Urimessing dengan sistem pelayanan yang betul-betul dapat membantu masyarakat dan memudahkan dalam berbagai hal, jelas Felix.
Menurut Felix, Kita paham bahwa dominan Negeri adat yang di kota, adatnya mulai terkikis masyarakat sifatnya apatis bicara kadang acuh tak acuh tidak mau tahu lagi, tapi dengan adanya moment ini kembali dari Marga Tisera Urimessing yang memimpin di Negeri Urimessing menjadi komitmen dari mata rumah dan masyarakat Urimessing agar nilai-nilai adat yang dulunya pernah ada kembali dimunculkan lagi dengan tata krama pola kehidupan dengan menghidupkan seni-seni budaya yang pernah ada dan sekarang hilang di Urimessing sehingga betul-betul sentuhan adat untuk Negeri Urimessing ke depan semakin kuat dan kental.
Ditanya soal pemekaran, bicara mengenai pemekaran semua tahu rentan kendali 5 kampung ini semua berbeda dan terfokus hanya pada 1 Negeri Kusu-kusu. Misalnya soal distribusi Raskin saja banyak yang tidak tersalurkan ke masyarakat karena transportasi untuk memperoleh Raskin tersebut dari Seri ke Kusu-kusu dan dari Tuni ke Kusu-kusu biayanya lebih mahal dari harga beras lima kilogram. Makanya akhirnya masyarakat lebih memilih untuk lebih baik tinggal di kampung masing-masing karena transportasi yang besar akhirnya bantuan dari pemerintah untuk bisa mengembangkan kebutuhan masyarakat, itu tidak pernah dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu saya dukung, karena bicara soal pemekaran berarti bicara soal peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Wajar jika pro kontra itu ada, jika bicara soal pemekaran tapi minimal garansi untuk orang yang kontra misalnya apa yang dijamin untuk kampung-kampung yang rentan kendalinya jauh itu bisa sejahtera, pelayanan publiknya tidak jauh rentan kendalinya bisa diperpendek apa jaminannya. Salah satu cara seperti yang disampaikan Pak Walikota, dia tidak mengurangi nilai adat dari suatu Negeri, hanya berkaitan dengan Bagaimana proses administrasi jaraknya diperpendek untuk tiap kampung karena pengalaman dari Seri untuk mengurus surat keterangan tidak mampu saja dia harus mengeluarkan uang sejumlah 50 sampai100 rb bulak balik ke Kusu-kusu ini contoh kecil.
Ditambahkan, Berkaitan dengan keterangan umum lainnya surat domisili dan sebagainya, untuk mengeluarkan satu surat harus puluhan ribu keluar padahal dari ketentuan untuk pelayanan publik berkaitan dengan ADD itu gratis tapi karena rentan kendali akhirnya harus ada harga lebih yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk bisa memperoleh satu surat.
Hal ini menjadi pertimbangan-pertimbangan kedepan kalau memang empat kampung yang lainnya bahkan 5 kampung siap dan sepakati oleh saniri Negeri bersama masyarakat diusulkan secara bersamaan.
Intinya pelayanan publik lebih dimaksimalkan dari segi dan nilai adatnya kalau memang ada regulasi yang mendukung bahkan mungkin bisa jadi roll model dalam regulasi ke depan berkaitan dengan pemekaran, selaku pemerintah negeri siap jalankan itu, yang penting tidak mengurangi esensi dari nilai adat itu sendiri.
Program prioritas untuk Siwang tegas Felix, Siwang Mekar, karena proses pemekaran Siwang sudah dari beberapa tahun sebelumnya sudah ada tim pemekaran bahkan sudah pernah dibahas di tingkat DPRD. Untuk tindak lanjutnya memang belum ada realisasinya sampai sekarang, butuh komunikasi yang intens, butuh kerjasama dari instansi, lembaga agar proses-proses itu bisa dilanjutkan kembali bahkan bisa diwujudkan ke depan.
Soal adat orang akan bicara kalau proses pemekaran itu terjadi berarti Urimeseng bukan lagi Urimeseng, tapi tidak, adat tetap adat yang mengatur pola hidup, tapi adat juga harus adaptif terhadap perubahan-perubahan global, adat juga bukan harus monoton pada kehidupan yang konvensional, dia harus bergerak maju masyarakat harus memiliki pola pikir terbuka. Bagaimana masyarakat bisa hidup sejahtera untuk memenuhi kebutuhan dasar berkaitan dengan administrasi kewilayahan saja harus membutuhkan biaya yang besar, sehingga ini menjadi langkah awal, acuan awal untuk menjadi program prioritas mungkin dalam 100 hari kerja pertama itu yang kita teliti dan kita lihat lagi. kalau memang itu betul-betul harus menjadi hal yang mendesak dilakukan dan itu akan dilakukan.
Felix juga mengucapkan terimakasih karena semua proses yang terjadi menjelang proses pelantikan banyak sekali keberatan dan aduan. intinya proses yang dilakukan sesuai dengan tahapan pemerintah kota lewat tim percepatan lewat ketua bagian pemerintah sudah melakukan sesuai dengan prosedur, pungkas Felix.
(Memet)
Komentar