Saumlaki, Kabarsulsel-Indonesia.com;
Sebagai Menteri Dalam Negeri, Republik Indonesia, Tito Karnavian, tidak perlu gentar terhadap setiap kemungkinan adanya kartel politik dibelakagnya, hal ini diungkapkan Jems Masela saat di hubungi media ini,dirinya langsung menyikapi atas penunjukan Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang viral di media sosial, Selasa, (22/05/2023).
Lanjutnya, DPRD, Kabupaten Kabupaten telah mengirimkan dua nama Pejabat kepada Gubernur Maluku, ditambah sala satu pejabat dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, lalu kemudian akan diusulkan oleh Gubernur Murad Ismail, ke Kementrian dalam negeri,
Namun sayangnya beredar kabar yang viral di media sosial bahkan juga media online bahwa sala satu pejabat di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, ditunjuk melanjutkan roda pemerintahan Daniel Indey. Menurut Jems, sesungguhnya Mendagri Tito Karnavian, harus sepenuhnya menunjuk Penjabat Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang telah diusulkan Gubernur Maluku, karena Gubernur Murad Ismail, sangat mengetahui rekam jejak para pejabat yang ada dilingkup Pemerintah Propinsi, bahkan lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, bukan lalu mengabaikan usulan Gubernur Maluku begitu saja. “Sesalnya
Tito Karnavian sesungguhnya, meminta pertimbangan berbagai lembaga hukum, seperti Kejaksaan, KPK, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta instansi laen, bukan mendengar, menerima, masukan, atau intervensi politik yang begitu kental, kesalnya mempertanyakan indenpendesi Mendagri Tito.
Jems Masela, sala satu anak muda asal Desa Arma, Dan juga mantan aktifitas Lembaga Aliansi Indonesia, Dirinya sangat kecam kepada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang juga Mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasalnya, menurut Jems, bahwa sekalipun terkait dengan penunjukan Penjabat Bupati, merupakan hak Prerogatifnya, namun tidak ada salahnya, mantan Kapolri itu tetap meminta saran atau pendapat dari berbagai lembaga penegakan hukum, karena pejabat publik memiliki tanggungjawab besar terhadap masyarakat, bukan sebaliknya bertanggungjawab kepada intervensi Politik dalam penunjukan Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar,” ironis.
Disinggungnya juga, bahwa dugaan praktek jual beli jabatan menjadi sala satu jenis korupsi suap yang sering terjadi, terutama pada sistem pemerintahan daerah, jadi takutnya hal ini kembali mengakar dan menular ke Kementrian Dalam Negeri, yang dipimpin oleh Tito Karnavian itu.”Jems juga menyoroti, dugaan kuat Intervensi Politik sangat kental di atur sehingga pihak Kementerian Dalam Negeri, juga, dapat terasuki.”paparnya
Mendagri seharusnya mendengar masukan Wakil Pemerintah Pusat yang berada di Propinsi, yakni Gubernur Maluku, Murad Ismail, bukan mendengar hasutan partai politik manapun, sehingga kepentingan oknum-oknum ini tercapai. Jika saja dugaan ini benar, yang akan menjadi korban pengkhianatan terhadap rakyat selalu terjadi. Kepentingan sala satu partai politik dalam mencampuri, intervensi, urusan Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, adalah bentuk ketidakpedulian terhadap daerah yang mengalami tekanan ekonomi yang sulit dikendalikan.
Masela, menambahkan, Menteri Dalam Negeri, (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian,sebelum di lakukan penunjukan penjabat Bupati KKT itu seharusnya mengutus orang untuk mencari tau kondisi dan keadaan dan kira-kira siapa yang bisa calon penjabat Bupati di Kabupaten Kepulauan Tanimbar,Karna takutnya jangan sampai saat di tunjuk baru bermasalah hukum kan nanti repot lagi,jadi bukan karena uang, dan intervensi, lalu mengabaikan usulan Gubernur Maluku, yang sangat tau tentang rekam jejak para pejabat dilingkup Pemerintah Propinsi, dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Olehnya itu,’Jems meminta kepada Gubernur Maluku, agar bisa berkoordinasi kembali dengan Mendagri untuk kembali menunjuk Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang tidak bermasalah tentang hukum,agar masa kemimpinan’ya dalam pemerintahan ini semua dapat berjalan aman dan lancar. “Tutup Masela.
(JY)
Komentar